GAPKI Dorong Perlindungan Pekerja Sawit: Anti Diskriminasi hingga Komite Perempuan di Perusahaan

PEKANBARU (RA) - Asosiasi pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terus mendorong penguatan perlindungan pekerja di sektor perkebunan. GAPKI juga berkomitmen mengampanyekan praktik kerja yang adil, aman, dan inklusif. 

Ketua Bidang SDM GAPKI, Sumarjono Saragih, mengatakan perlindungan pekerja merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk di industri sawit. 

"Perlindungan pekerja itu sudah menjadi amanat konstitusi dan regulasi turunannya. Bahkan ada aspek yang menjadi hak dasar atau fundamental rights di tempat kerja," kata Sumarjono kepada riauaktual.com, Kamis (23/4/2026). 

Menurutnya, salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah non-diskriminasi. Ia menegaskan bahwa pekerja perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan dan kesempatan kerja. 

"Tidak boleh ada diskriminasi. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dalam mendapatkan hak di tempat kerja," tegasnya. 

Sebagai organisasi pengusaha, GAPKI disebut aktif mendorong kepatuhan anggotanya terhadap berbagai standar ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, hingga berbagi praktik terbaik (best practices) yang telah diterapkan di sejumlah perusahaan. 

Tak hanya menyasar perusahaan besar, pendekatan tersebut juga diperluas hingga ke petani dalam ekosistem sawit. Fokusnya mencakup berbagai aspek, mulai dari sawit ramah anak, perlindungan pekerja perempuan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Salah satu langkah konkret yang terus dipromosikan GAPKI adalah pembentukan Komite Perempuan atau Gender di lingkungan kerja. Komite ini dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan pekerja perempuan. 

"Komite ini dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Fungsinya menjadi wadah bagi pekerja perempuan untuk menyampaikan aspirasi, melindungi diri, serta memperjuangkan dan menjaga hak-haknya," jelas Sumarjono. 

Ia berharap, melalui langkah-langkah tersebut, industri sawit Indonesia tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga mampu menghadirkan lingkungan kerja yang adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia.