PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) gelar rapat koordinasi, di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah, Senin (16/3/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi menyebutkan rapat ini membahas berbagai persiapan dalam menghadapi momen Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
"Kami bersama Forkopimda dan Kepala OPD di Pemprov Riau membahas dan mematangkan persiapan menghadapi lebaran Idulfitri 1447 Hijriah," kata Syahrial Abdi.
Adapun beberapa persiapan tersebut, dikatakan Syahrial Abdi, meliputi arus mudik dan balik melalui bandara, pelabuhan dan jalan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), dan memastikan tidak ada pemadaman listrik.
"Untuk penerbangan, dari informasi yang kita dapat dari GM Angkasa Pura bersedia untuk menambah jumlah maskapai penerbangan jika memang dibutuhkan," katanya.
Kemudian untuk ketersediaan BBM dan LPG, Pemprov Riau juga telah berkoordinasi bersama Pertamina. Di mana, melalui Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI), Pertamina melakukan berbagai langkah antisipasi guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
Sebagai bagian dari kesiapan tersebut, Pertamina juga melakukan penambahan pasokan LPG subsidi 3 kilogram di wilayah Riau sebanyak 781.200 tabung guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.
"Kita juga telah memastikan bahwa listrik aman, sehingga tidak ada terjadinya pemadaman listrik selama proses lebaran di tengah masyarakat," katanya.
Terkait kondisi jalan, dikatakan Syahrial, Pemprov Riau telah mengoptimalkan perbaikan pada sejumlah ruas yang berada pada kewenangan provinsi.
"Untuk kondisi jalan dengan kewenangan provinsi sudah dioptimalkan penanganan dan perbaikannya. Kemarin pak Plt Gubri juga telah meninjau langsung perbaikan jalan Sungai Sibam-Pantai Cermin-Petapahan. Kita juga megimbau pengendara untuk berhati-hati saat mudik," katanya.
Pemprov Riau melalui Dinas Perhubungan juga telah berkoordinasi dengan Polda Riau dalam penjagaan pada sejumlah posko mudik.
"Sudah berkoordinasi dengan Polda, ada operasi ketupat yang beririsan dengan posko penjagaan. Dan berdasarkan imbauan dari Kementerian PPPA, masing-masing posko harus menyediakan bilik pengaduan jika terjadi tindak kekerasan, terutama pada perempuan dan anak," pungkasnya.
