Gagalnya skenario aklamasi di Munaslub Golkar

Gagalnya skenario aklamasi di Munaslub Golkar
golkar

RIAUAKTUAL.COM - Wacana aklamasi terhadap salah satu bakal calon mencuat jelang pemilihan ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Pemilihan melalui cara aklamasi tersebut mengarah kepada calon Ketua Umum Setya Novanto. Hal itu terlihat saat 7 dari delapan bakal Caketum Partai Golkar melakukan jumpa pers bersama. Hanya Setya Novanto yang tak diajak dalam jumpa pers yang digelar di arena Munaslub ini.

Mereka adalah Ade Komarudin, Mahyudin, Azis Syamsuddin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Syahrul Yasin Limpo. Indra Bambang Utoyo tak kelihatan, namun diakui karena terlambat.

Calon Ketua Umum Ade Komarudin menuturkan ada upaya dari sekelompok orang yang mencederai demokrasi di munaslub Golkar. Dia hanya mengisyaratkan orang itu adalah Setya Novanto.

"Dari 8 calon, 7 calon ada kesepakatan bersama satu visi misi bersama untuk menjaga Munaskub ini berjalan secara demokratis sesuai AD/ART Partai Golkar," jelas Ade di arena Munaslub Golkar, Minggu (15/5).

Ade mengaku dapat info ada upaya menggiring kepada pemilik suara malam tadi. Tujuannya untuk melakukan pemilihan ketum Golkar secara terbuka.

"Kami prihain dengan apa yang terjadi dinamika kemarin dan juga proses selanjutnya malam tadi kami dapat info kurang menyenangkan. Kami nilai itu akan mencederai proses munaslub sudah sangat bagus dilakukan sejak awal pelaksanaan," tegas dia.

Ade merasa prihatin masih saja ada orang yang coba menggiring pemilik suara dengan cara money politic. Lagi-lagi dia hanya menyindir, tak menyebut siapa orang itu.

"Kami prihatin ada upaya dari sekelompok tentu sedikit orang karena kami 7, yang upayakan dilakukan proses pemilihan ketum Golkat secara terbuka. Langkah untuk memungkinkan terjadinya intimidasi itu tentu melanggar hak asasi. Pemilik harus berikan suara yang langsung bebas dan rahasia," kata Ade.

Sementara itu, Mahyudin menilai Munas kali ini adalah pertaruhan bagi Partai Golkar. Menurutnya kalau mau bangkit harus solid kembali. Maka dari itu mereka menyatakan sikap bersama untuk menolak voting caketum secara terbuka. Sebab akan berdampak pada Munas Golkar tahun sebelumnya yang memunculkan sengketa internal partai.

"Kami terus melakukan komunikasi yang baik, agar nanti siapapun yang jadi ketum, kita bisa solid. Perpecahan Golkar yang terjadi jangan terulang lagi," tuturnya.

Mahyudin sepakat jika 7 kandidat yang bersikap bersama ini menandatangani sikap bersama. "Saya sependapat dengan teman saya bertujuh ini, bukan hanya teken jempol jari juga akan saya pakai. Kita sepakat semuanya agar semua berjiwa besar. Kita ingin menang happy, kalah juga happy," tukasnya.

Tujuh Caketum Golkar menuding Setya Novanto mengumpulkan DPD I dan DPD II di Pecatu, Bali malam tadi. Setnov disebut ingin mengarahkan DPD agar meminta pemilihan ketum secara terbuka.

Lewat kekompakan tujuh Caketum Golkar tersebut akhirnya sidang paripurna memutuskan bahwa pemilihan ketua umum Golkar bakal dilakukan secara tertutup. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Kan semua sudah dipenuhi melalui keputusan rapat tadi bahwa pemilihan tertutup," kata Aburizal Bakrie di sela sidang paripurna Munaslub Golkar di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5).

Sebelumnya Ketua Sidang Munaslub Golkar Nurdin Halid menawarkan pada peserta paripurna, apakah akan tetap memakai draf Steering Committee terkait pasal 25. Dalam pasal tersebut pada ayat 1 berisi, pemilihan ketua umum/ketua formatur dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia.

Namun saat ditawarkan, tidak ada satupun peserta yang protes. Mereka tetap setuju sesuai dengan draf.

"Rahasia artinya kan tertutup, tidak ada yang bisa lihat. Teknis pemilihan nanti mudah-mudahan akan sesuai prinsip ini," kata Nurdin.

Nurdin juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak bisa diingkari. Sebab pemilihan terbuka akan merusak prinsip demokrasi.

"Jika ada ikhtiar atau pendapat atau pengiringan agar pemilihan secara terbuka, ini sudah tentu menyalahi pakem demokrasi. Itu bisa mencederai," pungkasnya.(merdeka.com)

Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index