JAKARTA (RA) - Tata kelola, efisiensi, dan akuntabilitas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Indonesia, dan PT Integrasi Aviasi Solusi, Senin, (22/9/2025).

RDP membahas evaluasi kinerja korporasi Semester I Tahun 2025 serta rencana kerja dan roadmap perusahaan pada tahun berjalan.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, memberikan sejumlah catatan sekaligus harapan kepada Garuda Indonesia agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan.

Menurut Senantara, presentasi direksi Garuda memang membawa angin segar, namun ia berharap hal tersebut benar-benar dapat diwujudkan dalam kinerja nyata.

Di tengah kondisi Garuda yang masih menanggung kerugian, paparan dari jajaran direksi tentu memberi harapan baik. Namun, kami berharap apa yang disampaikan juga benar-benar tercapai, bukan hanya indah di pemaparan," ujarnya.

Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut juga menyinggung pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang kerap menyoroti kondisi BUMN. Dari 1.046 BUMN yang ada, hanya delapan yang mampu memberikan kontribusi dividen bagi negara, sementara sebagian besar lainnya masih mencatatkan kerugian.

Ia mempertanyakan apakah Garuda dapat menjaga konsistensi kinerjanya sehingga tetap berkontribusi positif ke depan.

Selain itu, Senantara menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan integritas. Ia mengingatkan bahwa Garuda memiliki catatan kasus hukum di masa lalu, sehingga diperlukan program pencegahan agar hal tersebut tidak terulang.

"Kita tentu berharap ke depan ada langkah nyata agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. BUMN harus bisa menjadi contoh dalam hal transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

#DPR/MPR RI