PEKANBARU (RA) - Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Provinsi Riau Tahun 2016 di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Senin (18/4/2016).

Plt Gubernur dalam sambutan pada Musrenbang yang mengambil tema Pemantapan Infrastruktur dan aparatur Pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mengatakan, Musrenbang Provinsi Riau yang digelar merupakan puncak dari rangkain proses yang sudah kita gelar sebelumnya.

"Ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten hingga hari ini dilaksanakan ditingkat Provinsi," kata Plt Gubernur.

Dia berharap, pelaksanaan Musrenbang ini mampu menghasilkan kesepakatan bersama, yakni sinkronisasi program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Jalil mengatakan kalau Musrenbang seringkali dianggap sebagai forum yang bersifat seremonial karena tidak banyak kesepakatan yang dihasilkan.

Hal itu dikarenakan terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program-program Musrenbang tersebut. Atas alasan itulah, musrembang diharapkan menghasilkan usulan prioritas pembangunan.

"Kenapa tidak banyak hasil kesepakatannya, karena ketersediaan anggaran terbatas dibandingkan usulan dan kebutuhannya yang sangat banyak. Selain itu masih adanya proses politik dalam perencanaan yang harus dilalui. Untuk itu, pemerintah daerah harus menyusun prioritas pembangunan. Hanya rencana pembangunan yang prioritas yang diusulkan dan dibahas dalam forum Musrenbang," kata Dia.

Lanjutnya, Gubernur sebagai wakil pemerintah daerah harus berperan menjadi fasilitator dalam mempertajam usulan kabupaten/kota kepada pemerintah pusat.

"Gubernur silakan menyampaikan prioritas pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama kabupaten/kota nya dalam Musrenbangnas. Melalui forum Musrenbangnas bersama antarpemangku kepentingan (stakeholder), penyusunan rencana pembangunan nasional yang ditujukan itu untuk mempertemukan bottom up planning dengan top down planning," tuturnya.

Laporan : NIK