JAKARTA (RA) – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menilai pentingnya sinergi antara DPR RI dan otoritas bandara untuk memperlancar tugas-tugas legislatif yang sering melibatkan perjalanan udara. Terutama dalam kegiatan kunjungan kerja maupun reses 580 Anggota DPR.

Kolaborasi atau sinergi yang lebih baik dan peningkatan layanan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), seluruh pihak diyakini akan semakin nyaman dalam melakukan perjalanan, terutama dalam memenuhi hak-hak protokoler yang menjadi kewajiban negara

"Bandara Soetta merupakan titik strategis bagi anggota DPR, dengan intensitas kegiatan yang sangat padat. Kami ingin memastikan bahwa hak pelayanan masyarakat, terutama anggota DPR, dapat terpenuhi dengan baik," kata Ketua BURT Rizki Aulia  Rahman melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/6/2025).

Rizki mengapresiasi pelayanan Bandara Soetta yang sudah cukup baik dengan fasilitas dan infrastruktur yang ada di Bandara Soetta yang sudah mencerminkan ambisi Indonesia untuk menjadi negara maju.

Namun menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ia berpendapat saat ini pelayanan sudah cukup baik, baik untuk masyarakat maupun protokoler anggota DPR.

"Namun, kami juga menyarankan agar ada perhatian lebih terkait kebutuhan penjemputan dan pengantaran anggota DPR, terutama yang membutuhkan layanan khusus," ujarnya.

Menurut Rizki, setiap anggota DPR memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari yang membutuhkan asistensi khusus hingga yang memiliki keterbatasan fisik. Karenanya, penting bagi bandara untuk memperhatikan hal tersebut dan memberikan prioritas dalam pelayanan kepada mereka yang membutuhkan.

"Saya harap ke depan kolaborasi antara DPR RI dan otoritas bandara bisa lebih baik lagi, terutama dengan tingginya intensitas kegiatan anggota DPR yang harus terus beraktivitas, lalu kembali ke bandara," katanya.

Rizki mengingatkan pelayanan harus sejalan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan mampu menghadapi lonjakan aktivitas.

“Bandara Soetta  adalah pintu gerbang utama Indonesia, sehingga pelayanan di sini harus sesuai dengan standar internasional, tidak hanya untuk anggota DPR, tetapi juga untuk seluruh masyarakat,” kata Rizki.