RIAU (RA) - Bank Riau-Kepulauan Riau (BRK) Syariah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling krusial diketahui hingga kini masih tak memiliki Komisaris dan Direktur Utama (Dirut).

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid usai pertemuan dengan pihak BRK Syariah, Kamis (6/3/2025). Gubernur mengaku pengisian kekosongan manajemen BRK Syariah ini perlu segera diselesaikan.

Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mencari pengisi jabatan tersebut.

"Kekosongan itu sudah kita bicarakan dan dalam waktu dekat kita akan rapat pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intinya segera kita isi," kata dia.

Tak hanya persoalan posisi manajemen yang masih kosong, Gubri mengaku juga akan membahas terget-target untuk BRK Syariah kedepan.

"Kita ingin ada perbaikan manajemen yang belum tertata dengan baik, kita ingin ada merit sistem. Tadi Pak Wagub juga menyarankan agar karyawan di BRK Syariah ini punya pengetahuan dan inovasi, tentu ini perlu peningkatan sumber daya manusianya," ujarnya.

Maka dari itu, Gubri meminta pihak BRK Syariah untuk membuat skema yang nantinya akan dibuat menjadi sebuah kebijakan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Terutama, ia ingin dibuatnya sebuah sistem bantuan untuk masyarakat baik individu dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Gubri juga membahas potensi akan dialirkannya bantuan dana dari pemerintah untuk dikelola BRK Syariah. 

#Pemprov Riau