RIAU (RA) - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya meningkatkan mutu dan kulitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), salah satunya melalui akreditasi lembaga PKPLK.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Sri Petri Haryati mengatakan, akreditasi lembaga pendidikan khususnya PK PLK sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
"Akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan baik formal maupun non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan," kata Petri, Rabu 2 Maret 2016 saat membuka kegiatan Akreditasi Lembaga PKPLK se Provinsi Riau tahun 2016, di Pekanbaru.
Perti mengatakan, khusus untuk akreditasi lembaga PKPLK ini sangat berkaitan erat dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan dilingkungan PKPLK di Provinsi Riau.
"Karena itu, saya berharap semua lembga PK PLK yang terdapat di Provinsi Riau dapat memperoleh status akreditasi, dengan memiliki status itu, maka orang-orang tidak akan memandang sebelah mata lagi keberadaan lembaga PK PLK ini," pungkasnya.
Dia berkeyakinan dengan kerja keras penyelenggara lembaga PK PLK, status akreditas akan dapat dicapai. Salah satu yang perlu dilakukan oleh lembaga PK PLK tersebut adalah dengan melakukan penataan manajemen lembaga oleh Kepala Sekolah.
"Agar terorganisasi dengan baik, maka perlu dibentuk tim/panitia khusus yang mencakup Delapan standar nasional pendidikan. Setiap standar atau beberapa standar perlu ditentukan koordintor dengan beberapa anggota," ungkapnya.
Sementara Ketua Panitia acara Damrus menjelaskan, melalui kegiatan ini diharapkan akan mampu terciptanya lembaga-lembaga PK PLK di Provinsi Riau yang terakreditasi, ini juga bagian dari upaya meningkatkan mutu dan rencana pengembangan lembaga PK PLK ke depan, hingga mampu meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan bahkan internasional.
"Peserta kegiatan ini sebanyak 72 orang yang terdiri dari 36 sekolah SLB dan setiap sekolah, kepala sekolah dan wakil kurikulum," ungkapnya.
Laporan : MAD