PEKANBARU (RA)- Masih banyaknya masyarakat miskin dan pengangguran di Pekanbaru seakan menjadi masalah yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi karena golongan tersebut tidak dapat membayar pajak dan mengurangi pendapatan.
"Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal itu adalah dengan melakukan perbaikan ekonomi masyarakat. Seperti memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin dan juga pengangguran," kata ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel SH kepada wartawan, Rabu (20/5).
Pemberian modal usaha tersebut, demikian di ucapkan Roni lagi, dapat berupa alat-alat yang dapat dijadikan untuk berusaha. Hal tersebut dinilainya lebih bermanfaat dan tepat sasaran dibandingkan jika memberi modal usaha dalam bentuk uang yang terkadang tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. Masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha tersebut ditemukan Roni Amriel ketika melakukan reses di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota dan Senapelan.
"Selain masalah perbaikan ekonomi masyarakat, keluhan lain yang saya terima saat itu adalah perbaikan beberapa insfrastruktur. Seperti parit roboh, perbaikan jalan berlubang. Perbaikan dua hal itu dirasa masyarakat penting pasalnya dibeberapa daerah yang akibat rusaknya infrastruktur tersebut menyebapkan kebanjiran," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai Golkar tersebut, salah satu fasilitas yang juga harus diperhatikan adalah dari segi kesehatan. Dari segi fasilitas kesehatan, pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Namun tentunya pembangunan RSUD tersebut harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur kesehatan lainnya karena tidak semua masyarakat bisa menjangkaunya.
"Tentunya juga harus diiringi dengan revitalisasi puskesmas yang ada di kecamatan. Gunanya agar masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi RSUD tetap bisa mendapat layanan kesehatan yang memadai. Kecamatan yang lokasinya luas minimal harus mempunyai dua puskesman, karena layanan kesehatan adalah kewajiban pemerintah," pungkasnya.
Laporan : leh