PEKANBARU (RA)- Semakin langkanya gas elpiji 3 kg di Kota Pekanbaru semakin menyulitkan masyarakat. Atas kondisi tersebut dan banyaknya laporan dari masyarakat, anggota DPRD Pekanbaru memanggil Dinas perindustrian dan perdagangan (Disprindag) untuk membahas persoalan tersebut yang dijadwalkan akan dilakukan pada, Senin (25/5) mendatang.
Anggota komisi II DPRD Pekanbaru, Roem Diani Dewi SE MM kepada wartawan, Selasa (19/5) mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan Disperindag guna membahas kelangkaan gas elpiji 3 kg serta solusi yang bisa mengatasi hal tersebut. Dalam pertemuan itu nantinya, pihaknya akan mempertanyakan kinerja Disperindag terkait bisa langkanya salah satu kebutuhan masyarakat tersebut.
“Kami akan tanyakan apa yang sudah dilakukan Disperindag selama ini, apa hasil dari sidak mereka kelapangan. Selain itu kami juga akan meminta data kepada mereka terkait berapa jumlah tabung gas elpiji 3 kg yang tersedia di Pekanbaru,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan politi Partai Keadailan Sejahtera (PKS) tersebut, memang beberapa waktu belakangan gas elpiji 3 kg bisa dibeli di kantor camat dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga yang hendak membelinya. Namun hal ini dinilainya tidak efektif dan belum bisa mengurangi kelangkaan karena hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
“Pembelian di kantor camat bukan solusi, begitu juga dengan sidak ke penyalur. Untuk itu dalam pertemuan pekan depan tersebut kami akan juga mempertanyakan apa tindakan yang dilakukan pihak Disperindag untuk mengatasi kelangkaan itu. Salah satu factor kelangkaan yang kami temukan dilapangan juga adalah banyaknya industri yang menggunakan gas elpiji 3 kg, padahal seharusnya mereka tidak menggunakan itu,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk kembali melakukan pendataan berapa masyarakat miskin agar bisa diberlakukan kartu kendali. Pasalnya data yang ada sekarang ini merupakan data lama yang dibuat pada tahun 2011. Beberapa factor yang mengharuskan perbaruan data adalah seiring dengan naiknya harga BBM, maka disinyalir jumlah masyarakat miskin bisa bertambah.
“Masyarakat miskin datanya harus jelas, sekarang ini yang ada hanya data lama. Pemerintah harus mencari solusi mengatasi kelangkaan, Disprindag harus mengambil tindakan seperti menggelar rapat dengan Pertamina untuk membahas hal itu. Pemerintah juga harus mencari tahu penyebab kelangkaan, pasalnya sebelumnya tidak pernah ada kelangkaan sampai separah ini,” tutupnya.
Laporan : leh