Riauaktual.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mempersiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakan, sudah ada arahan dari pemerintah pusat untuk bantuan tersebut.
Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, mengarahkan bahwa untuk dana bantuan perlindungan sosial tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar dua persen.
"Kemarin kita sudah menerima arahan, dananya diambil dari DAU. Sudah kita hitung sisa dananya ada sekitar Rp5 miliar," terang Jamil, Minggu (11/9/2022).
Saat ini pemerintah kota akan segera melakukan pendataan mana saja masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial yang tersebut. Namun, dalam waktu dekat pemerintah kota akan membawa hal ini ke meja rapat.
Mereka bakal membahas bersama Dinas Sosial Pekanbaru dan OPD terkait dalam penyaluran bantuan nantinya.
"Kita akan masuk dalam tahap persiapan untuk pendataan siapa saja yang akan menerima. Kita seleksi dulu," jelas Jamil.
Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru menurutnya juga akan segera membuat regulasi terkait penggunaan anggaran agar tidak bertentangan dengan aturan. Karena menurut Jamil, mekanisme penyerahan bantuan harus jelas agar tidak menjadi permasalahan pada saat bantuan disalurkan.