PEKANBARU, RiauAktual.com - Proyek multiyears akhirnya mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru melalui voting terbuka tadi malam. Dalam voting terbuka itu dari 29 anggota DPRD yang hadir 23 orang menerima sementara 6 orang menolak.
Penasehat Fraksi PAN yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sondia Warman SH, mengatakan bahwa Fraksi PAN menolak MY karena payung hukum proyek MY tidak jelas, disamping itu DPRD juga menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau yang memberikan jawaban mengambang terhadap proyek yang menyedot APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp 1,4 triliun ini untuk masa tiga tahun anggaran ini.
"Kita bukan tidak mendukung proyek MY ini namun dasar hukum dari Proyek ini sangat lemah dari keterangan BPKP juga tidak ada jaminan hukum bagi kita sebagai anggota DPRD," tegasnya.
Disamping itu Sondia juga mengatakan bahwa dalam Permendagri 21 Tahun 2011 itu disebutkan bahwa Persetujuan DPRD terhadap Proyek MY ini harus bersamaan dengan penandatangan MoU KUA-PPAS sementara MoU KUA-PPAS sudah diteken pada bulan November lalu.
"Dalam Permendagri itu terang dikatakan bahwa proyek MY ini persetujuan DPRD terhadap Proyek MY ini harus bersamaan dengan menandatangan MoU KUA-PPAS sementara kita sudah teken KUA-PPAS pada November lalu, apakah tidak implikasi hukumnya dibelakang hari inilah yang menjadi kekhawatirkan kita dari Fraksi PAN," tegasnya.
Dilanjutkan Sondi, alasan lain FPAN menolak karena menilai Pembangunan Pusat perkantoran di Tenayan Raya belum penting. "Kita menilai penanganan banjir, infrastruktur sekolah dan peningkatan SDM masyarakat Pekanbaru lebih penting dari pada pembangunan pusat perkantoran tersebut," ujarnya.
Ketua DPD PAN Kota Pekanbaru ini juga mengatakan bahwa masyarakat Pekanbaru belum lepas dari ancaman banjir saat hujan datang masih banyak titik air yang tergenang saat hujan. "Lebih elok anggaran sebesar itu kita prioritaskan untuk penanggan banjir dengan membuat program kerja bagaimana tahun 2014 ini masyarakat Pekanbaru bebas dari banjir," pungkasnya. (can)