Riauaktual.com - Rapat kerja gabungan antara DPRD Kota Pekanbaru bersama tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru berjalan alot, antar dewan saling adu argumentasi menegaskan bagaimana Pemerintah bisa menggesa penyaluran bantuan.
Bukan hanya itu, soal data, r refocusing anggaran, lalu model distribusi pun dikritisi, dan dampak dari penolakan bantuan dinilai Pemko gagal menjalankan amanat.
Yang menjadi menarik dan mendapat apresisasi dari kalangan dewan adalah, Pemko dinilai berhasil menerapkan PSBB dengan tanpa mengeluarkan modal.
"Pemko hanya bermodal dengkul untuk penerapan PSBB kemarin, dan dibuktikan dari apa yang sudah dilakukan. Ini luar biasa," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid yang mengaku menyayangkan Pemko tidak tanggap dengan penderitaan masyarakat yang terdampak covid-19 ini.
Sementara, anggota DPRD lainnya, Roni Pasla, menyebut PSBB pertama sudah selesai tapi data belum juga valid dan bantuan banyak tak tersalurkan karena adanya penolakan masyarakat. Soal anggaran dari yang digeser di setiap OPD juga belum ada laporan, berapa yang sudah dibelanjakan, kemena aja di-posting kan, atau uangnya belum bisa digunakan.
"Harus transparan, dari yang sudah di salurkan Pemko tidak ada dari anggaran Pemko, 100 ton beras kemarin merupakan beras cadangan Pemerintah," kata Roni.
Dalam hal perpanjangan masa penerapan PSBB, disampaikan Politisi PAN ini, DPRD tidak mempersoalkannya. Karena memang ini bagian dari memutus mata rantai penyebaran covid-19.
"Dari awal kita setuju, dan karena memang dewan tidak dalam kapasitas menolak, tapi catatannya Pemko harus bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak covid-19," tegasnya.
Karenya disampaikan Roni, persoalan data harus benar-benar menjadi fokus utama dan tidak ada tawar-tawar segera divalidasi dan cepat disalurkan bantuan itu.
"Saat PSBB jalan, bantuan pun harus sudah didistribusikan, dan harus ada skala prioritas wilayah," katanya.
Dengan kondisi saat ini, PSBB ini kan indikasi dari jumlah ODP, PDP sampai ke positif yang terus meningkat. Dan seharusnya Pemko bisa lebih siap untuk penanggulangannya.
"Diterapkan di Pekanbaru terkesan memaksakan, terbukti kita tidak siap dalam segala hal, ini harus jadi perhatian untuk PSBB kedua," harapnya.
Ditambahkan wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal bahwa Pemko diminta Transparan soal anggaran covid-19 ini.
"Karena DPRD perlu tahu, karena sesuai dengan fungsi kami, begitu juga soal progres dan informasi terbaru soal covid-19 ini agar bisa di sampaikan kepasa masyarakat," ujar Nofrizal.
Disebutkan Nofrizal, kepada masyarakat diminta harus patuh terhadap kebijakan pemerintah apalagi ini berkaitan dengan protokol kesehatan, dan pihaknya sangat mendukung. PSBB tahap satu sudah selesai, dan akan dilanjutkan dengan PSBB tahap II. "Catatan kita semua persoalan di PSBB I harus diselesaikan, dan jangan ada lagi terjadi di PSBB II," pinta Nofrizal.
Dilanjutkan Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani, masalahnya simpel, apa yang dikeluhkan masyarakat, lalu apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. DPRD hanya menjalankan tugas, dan sangat konsen soal ini.
"Soal kendala soal keuangan, tentu ini dibicarakan bersama, untuk mencari solusi. Kita siap bantu," pungkas Hamdani. (Gs)