PEKANBARU, RiauAktual.com - Kekisruhan yang terjadi antara kalangan legislatif dan eksekutif di Kota Pekanbaru, disebut-sebut bersumber dari tidak optimalnya kinerja Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru Sukri Harto.
Anggota DPRD dari fraksi PKS Muhammad Sabarudi ST, menegaskan bahwa ketidakbecusan Ketua TAPD Sukri Harto dapat dilihat sejak lambannya menyerahkan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) hingga adanya beberapa anggaran yang tidak jelas masuk dalam APBD 2014.
"Saya minta dia (Sukri Harto) diganti karena tidak becus," ungkap Sabarudi, Selasa (7/1/2013).
Menurut Sabarudi, dirinya melihat dalam proses pembahasan anggaran banyak yang berjalan dengan tidak normal. Diantaranya kesepakatan besaran RAPBD Rp2,42 triliun, tiba-tiba dalam proses bertambah menjadi Rp2,7 triliun.
"Dalam KUA-PPAS kita sepakati 2,4 triliun, tapi dalam prosesnya menjadi 2,7 triliun, kita lihat ini tidak normal," sebut Sabarudi lagi.
Persoalan ini muncul, sebut Sabarudi, dikarenakan Sukri Harto yang juga bertindak sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, tidak memahami tugas pokok dan fungsinya.
"Ini terjadi di Sekko, saya minta dia diganti, karena tak bisa menjalankan amanah dengan baik," pintanya dengan tegas.
Anggota Dewan lainnya, Aprizal DS, juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak maksimal menjalankan tugasnya.
"Kalau kita tak bisa menyebut setuju tidak setuju Sekko ini diganti, seluruh Satker pun perlu dievaluasi jika kinerjanya tak maksimal," sebut politisi PPP.
Demikian pun dikatakan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Kamaruzaman SH, bahwa kebijakan mengevaluasi satker adalah kewenangan walikota.
"September ini kan ada mutasi, selama ini ada polemik di pemerintahan. Kita minta kedepan sebelum menempatkan pejabat perlu dilakukan uji kompetensi," pintanya.
Saat dikonfirmasi kepada Sekda Pekanbaru Sukri Harto yang merupakan Ketua TAPD Kota Pekanbaru di DPRD, dirinya membeberkan mengapa tejadi perselisihan antara DPRD dengan dirinya.
"Karena ada yang tidak cair Bansosnya, tidak cair karena tidak sesuai. Kulitnya wirid ibu-ibu tapi isinya beda, tak tersambung, ada yang darma wisata tapi isinya pembelian bola," kata Sukri.
Menurutnya, selama ini selalu berpegang kepada aturan. Jika sesuai dengan aturan maka dirinya langsung meneken proposal bantuan sosial (bansos) yang disampaikan Dewan.
"Terganjal di situ, kalau tak ada ganjalan pasti saya teken, siapun yang punya," tukasnya.
Terkait adanya penambahan APBD 2014 ini, Sukri mengatakan bahwa sesuai aturan kepala daerah sudah menyampaikan nota keuangan.
"Itu prosedurnya, maka prinsipnya kita ikutin aturan. Ini konsepnya soal aturan, itu menurut saya, tadi nanya terlalu ketat aturan, benar saya memang ketat aturan," pungkas Sukri. (rrm)