PEKANBARU (RA) - Polemik data penerima beras rakyat miskin (Raskin) di Kota Pekanbaru belakangan ini membuat Walikota Pekanbaru memerintahkan pihak kecamatan untuk mendata ulang masyarakat miskin penerima raskin dan Jamkesda di Kota Pekanbaru.
Pasalnya, hampir seluruh kecamatan hingga kelurahan menghadapi kendala dalam menyalurkan Raskin. Karena data baru yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bagi Raskin tidak tepat sasaran.
"Makanya kita minta camat dan lurah mendata kembali masyarakat miskin di daerahnya. Dari data RW/RW di laporkan ke lurah dan kemudian direkap ke kecamatan dan lapor ke Pemerintah Kota Pekanbaru untuk kita sampaikan nanti ke pusat," pintanya.
Menurut Wako, pihak kecamatan dapat menuntaskan pendataan dalam sebulan kedepan. Pasalnya data segera dilaporkan ke Kementrian Kesejahteraan Rakyat untuk divalidasi lagi dengan data TNP2K yang sudah diberlakukan tahun ini.
"Kita beri waktu 1 bulan bagi kecamatan. Akhir April data sudah masuk," tegas Firdaus.
Menurut Firdaus lagi, data TNP2K yang saat ini sudah diberlakukan sekitar 80 persen tidak tepat sasaran. "Terbukti dari terungkapnya salah satu kasus suami seorang Lurah Limbungan Baru, Femi, yang berprofesi sebagai Dokter terdaftar sebagai penerima Jamkesmas. Belum lagi laporan dari semua kelurahan yang mengeluhkan penerima Raskin saat ini mencapai 80 persen tidak tepat sasaran," urainya.
Firdaus menyarankan, kriteria dalam mendata mengacu kepada 14 kriteria miskin yang diterbitkan oleh pemerintah. "Dengan tiga mengelompokan miskin, rawan miskin dan mampu disusun versi Pemerintah Kota Pekanbaru. Data BPS menyatakan penerima raskin di tahun 2012 hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2012 jumlahnya 39.513 RTS. Sementara jumlah penerima raskin berdasarkan TNP2K 24.160 RTS Turun rata-rata 56 orang atau 5,8 persen," tambahnya.
Laporan: VR
Editor: Riki