PEKANBARU (RA) - Untuk mengatasi persoalan bencana banjir yang terjadi di kota Pekanbaru, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan tetapi ada kewenangan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Povinsi Riau.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Bina Marga Pekanbaru, Zulkifli Harun kepada wartawan, Jum'at. Namun demikian ditegaskannya, Pemko tidak tinggal diam, dan terus melakukan upaya antisipasi dan koordinasi dengan provinsi dan juga pusat.
Disebutkannya, saat ini curah hujan sangat tinggi, hal ini disebabkan terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Tidak hanya di Pekanbaru mengalami bencana banjir, tapi juga di beberapa kota lain di Indonesia.
"Antisipasinya tentu menjadi perhatian kita, dan dalam hal ini juga ada kewenangan Provinsi dan juga ada kewenangan pusat," kata Zulkifli.
Banjir di Pekanbaru, disebutkannya, tidak sama seperti daerah lain. Di Pekanbaru genangan airnya hanya terjadi dalam hitungan jam, saat hujan lebat. Namun setelah itu surut. Berbeda dengan daerah lain, genangan airnya lama.
Apa sebenarnya yang menyebabkan kondisi banjir di Pekanbaru, dan juga disejumlah pemukiman Kondisi tanah yang berkontur, dan ada beberapa anak sungai yang itu tidak tumbuh dalam konsep terencana. Kawasan itu tumbuh sesuai dengan keinginan warga saja.
"Anak-anak sungai banyak yang terganggu dalam pembangunan kota," jelasnya.
Ada anak sungai yang mengecil, bahkan anak sungai itu tertimbun. Ada beberapa anak sungai yang mati. Karena pada kondisi sekarang masyarakat atau pengembang membangun tanpa memperhatikan itu.
Untuk kewenangan antisipasi penyebab banjir, ditegaskan Zulkifli tidak hanya Pemerintah Kota saja, tetapi ada kewenangan pusat melalui kementerian teknisnya, dan juga ada kewenangan Provinsi.
"Harus ada kerjasama dan sinergitas untuk membuatnya supaya baik. Untuk anak-anak sungai, dan juga drainase utama itu kewenangan pusat dan provinsi, kota hanya tersier nya saja dalam lingkungan," pungkasnya. (DON)