RAGAM (RA) - JAKARTA, Pemerintah memiliki deadline untuk menghadirkan kendaraan beremisi karbon minim hingga 2025. Beberapa langkah yang sudah dan akan dilakukan adalah, menghadirkan mobil low cost green car (LCGC), low carbon emission program (LCEP), hingga menargetkan jumlah tertentu kendaraan hybrid dan listrik.
Marketing and Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy mengatakan, dari sisi produsen mobil, butuh penyesuaian dan persiapan sebelum masuk ke era kendaraan listrik. Menghadirkan mobil listrik tidak semudah yang dibayangkan.
"Langkah pertama pemerintah membuat program, selain LCGC ada juga LCEP. Kemudian mobil hybrid lebih rendah karbonnya. Itu semua harus dilakukan lebih dulu sebelum masuk ke kendaraan full electric. Sekarang kan hybrid sudah. Nanti mau masuk ke full (listrik) tidak susah," ujar Jonfis.
Namun pada kenyataannya, kata dia, kendaraan hybrid belum bisa diterima oleh konsumen Indonesia. Ini bisa dilihat dari penjualan unit yang sangat kecil dibandingkan kendaraan bermesin konvensional. Ia menilai, rendahnya daya serap mobil hybrid lebih disebabkan faktor harga.
Mobil hybrid masih terbilang mahal jika dibandingkan mobil konvensional. Harga mobil hybrid tinggi dipengaruhi pajak untuk kendaraan berpenggerak empat roda. Pasalnya, dengan penggunaan dua mesin, yakni motor listrik dan konvensional, mobil hybrid menerapkan penggerak empat roda.
"Kalau hybrid mahal siapa yang mau pakai. Harga mobil hybrid bisa murah harus melalui insentif, baru kemudian sosialisasi dan edukasi. Itu pun enggak gampang untuk mengubah pemakaian bahan bakar konvensional ke hybrid.
Di negara maju sekalipun, mengedukasi konsumen enggak gampang. Harus melalui insentif, lalu sediakan fasilitas. Baru mereka bisa beralih," tukas Jonfis.
Seperti diketahui, saat ini beberapa mobil hybrid sudah resmi dijual di Indonesia. Toyota memasarkan sedan Camry dan MPV Alphard, Nissan menghadirkan X-Trail, sementara Honda sendiri hanya menjual satu model berteknologi hybrid, yakni CR-Z. (okezone.com)