EKONOMI (RA) - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memutuskan untuk mengizinkan kembali pengerjaan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, semua aspek mulai dari lingkungan hingga hukum sudah tidak ada masalah.
"Semua orang terkait yang mau hadir. Kita sudah putuskan, kita putuskan ya kita lanjutin. Semua yang kita lihat yang punya dampak ditakutkan dari aspek hukum, aspek legal, lingkungan, PLN, tidak ada masalah," katanya di Kantornya, Jakarta.
Menurut Menko Luhut, keputusan ini dibuat usai dirinya membahas bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.
"PLN kemarin bicara, kemudian BPPT bicara, semua ahli saya sertakan, jadi jangan kita bicara dipolitisir. Saya mau semua bicara profesional, itu semua sudah kita lakukan assessment dan kami sampai pada kesimpulan bahwa keputusan untuk melanjutkan itu yang terbaik," ujarnya.
Dia juga menyebut keputusan diambil setelah diperintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Masa saya bego," tegas Menko Luhut.
Keputusan pemerintah ini pun memunculkan kehebohan. Salah satunya, pemerintah ditekan untuk memperhatikan nasib para nelayan jika sampai proyek ini dilanjutkan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan beberapa hal yang musti lebih dulu dipastikan misalnya, kehidupan ekonomi nelayan hingga dampak lingkungan. "Karena itu amdal kawasan sangat penting dan menjadi syarat utama Komisi IV, karena perintah Undang-Undang," katanya di Komplek DPR, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Jangan sampai proyek tersebut hanya menguntungkan para pengembang dan menyengsarakan masyarakat kecil.
"Tugas negara memberi orang pekerjaan bukan malah dihabiskan. Ini harus dipikirkan selesai aspek legal tadi. Jangan cuma ini hebatnya untuk pengembang," tuturnya.
"Efek sosial harus dihitung, terhadap pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan nelayan ada yang hilang siapa yang tanggung jawab?," sambungnya.
Puluhan mahasiswa yang menyebut dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek juga menolak reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta untuk dilanjutkan. Keputusan Kementerian Kemaritiman melanjutkan reklamasi tersebut dinilai melukai hati para nelayan di sekitar Pantai Utara Jakarta.
"Kita menolak (reklamasi), karena itu tidak bisa dijadikan solusi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat Jakarta. Masyarakat sekitar (Pantai Utara Jakarta) mau cari hidup di mana," ungkap perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek, Ihsan Munawwar.
Menanggapi penolakan bertubi-tubi, Menko Luhut buka suara mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah pada konsekuensi jika proyek ini dilanjutkan.
Menko Luhut mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk memprioritaskan nasib nelayan yang berjumlah sekitar 12.000 orang. "Nelayan itu akan kami urus yang jumlahnya 12 ribu atau 24 ribu. Tapi kalau data kami, ada 12 ribu. Itu semua perintah Presiden tadi supaya mereka mendapat prioritas untuk diurus," ungkapnya.
Menurut Menko Luhut, reklamasi tak perlu diributkan apabila ada pihak menilai akan berdampak pada mata pencaharian nelayan. Sebab, kata dia, nasib nelayan akan lebih baik seiring reklamasi yang nantinya akan dilanjutkan.
"Jadi jangan lagi ada yang bilang nelayan enggak diurus. Akan diurus. Justru akan dibuat lebih baik dengan dana yang didapat Pemda," ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, akan memberikan sekitar 1.900 kapal baru agar para nelayan bisa berlayar sampai ke Kepulauan Natuna.
Menko Luhut mengatakan langkah ini juga mempertimbangkan kepentingan nasional dalam menjaga batas wilayah. Kepulauan Natuna saat ini tengah menjadi sengketa sebab berisiko diklaim negara lain.
"Mereka sudah ada yang di sana (Natuna) malah," ujarnya.
Selain kapal, para nelayan ini akan mendapatkan rumah serta bantuan dana sekolah bagi anak-anak mereka. "Semua akan diurus dengan baik," ucapnya.
Menko Luhut membantah anggapan bahwa dilanjutkannya proyek reklamasi akan mengganggu area melaut para nelayan. Menurutnya, area sekitar proyek reklamasi memang sudah tercemar sejak dulu dan tidak laik untuk mencari ikan.
"Di daerah itu tidak bisa melaut lagi, karena sudah tercemar dari dulu. Jadi nelayan harus melaut sejauh 10 km - 12 km dari tempat sekarang," jelasnya.
Tak hanya nelayan, kehadiran pulau reklamasi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Proyek reklamasi, lanjut Menko Luhut, dinilai bisa menambah ketersediaan sumber air. Dibuatnya tanggul atau bendungan di sekitaran pulau reklamasi dipercaya bisa menambah sumber air.
"Kedua, sumber air kita kurang. Kalau bendungan jadi, dari hasil penelitian 2 meter di bawah air asin sisanya di atas air yang bisa diproses jadi air minum. 45 meter kubik per detik akan bisa dipompa dasarnya. Kira-kira setara 40 persen kebutuhan air kita," terangnya.
Terakhir, menurutnya, proyek reklamasi bisa mencegah terjadinya banjir rob ke kawasan Jakarta. Menko Luhut mengingatkan proyek ini menyangkut reputasi pemerintah.
Sebab, rencana reklamasi Teluk Jakarta sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"Ini menyangkut reputasi pemerintah. Kita harus konsisten dengan itu. Dan menurut kami, semua sudah dipenuhi dan semua bisa jalan," pungkasnya.(merdeka.com)