RENGAT (RA) – Ketua Badan Kerja Antar Desa (BKAD) Provinsi Riau, H Seno Harto SP meminta kepada pihak Bapemas Pemdes Pemerintah Kabupaten Inhu agar mengawasi aliran anggaran untuk Desa di Kabupaten Inhu. Karena anggaran untuk desa sekarang ini baik itu dari APBD kabupaten Inhu dan dari APBD Provinsi serta dari APBN cukup besar/
"Besar anggaran untuk desa bervariasi artinya tidak ada yang Rp 850 juta hingga mencapi Rp 900 juta, tergantung jumlah penduduk dan wilayah desa tersebut. Hal untuk mengantisivasi terjadinya masalah pada kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan aparat desa itu sendiri," ujarnya kepada wartawan Selasa (9/8) di ruang kerjanya.
Menurut dia, Hal sudah disampaikan secara lisan kepada pihak Bapemas-Pemdes melalui Kabid Pemdes dan Kelurahan Pemerintah Inhu agar turun langsung mengawasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan aparat desa yang bersumber dari APBD Inhu, baik itu dari APBD Provinsi serta dari APBN.
Kepala Bapemas Pemdes Pemerintah Kabupaten Inhu, Suratman melalui Kabid Pemdes dan Kelurahan, Kamaruzaman di ruang kerjanya mengatakan apa yang disampaikan sebagai laporan keuangan terkait pembangunan fisik apakah itu anggaran yang bersumber dari APBD Inhu, dan APBD Provinsi maupun APBN nanti akan disikpi untuk melakuka turun kedesa guna mengkrocek realisasi kegiatan pembangunan fisik tersebut.
"Kepada masyarakat diharapkan juga agar sama-sama melakukan pengawasan karena pembangunan tersebut transparan sebab setiap kegiatan pembangunan di desa itu dibuatpapan namanya," harapnya. (Ob)