PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bakal mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Selendang Puan Lestari.
Selendang Puan Lestari dipatenkan sebagai upaya melindungi, sekaligus menjaga kelestarian salah satu identitas busana adat Melayu agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan proses pendaftaran HAKI Selendang Puan Lestari saat ini tengah dipersiapkan. Selendang tersebut merupakan bagian dari pakaian adat Melayu yang dikenakan kaum perempuan atau puan.
Menurutnya, selendang ini tidak sekedar menjadi pelengkap busana, tetapi juga memiliki nilai simbolis dalam memperkuat identitas budaya Melayu di Kota Pekanbaru.
"Ini akan kita HAKI-kan. Sekarang sedang dalam proses. Kita ingin mendaftarkan Selendang Puan Lestari yang dipakai ibu-ibu semuanya," kata Agung, usai membuka kegiatan MTQ Kecamatan Tenayan Raya, Jumat (20/11/2026).
Wako menjelaskan, pelestarian budaya Melayu tidak hanya dilakukan melalui pengakuan terhadap sejarah dan tokoh pendiri Kota Pekanbaru, tetapi juga dengan menjaga berbagai warisan budaya, termasuk pakaian adat.
Agung mencontohkan, salah satu upaya pelestarian sejarah Melayu yang telah diperjuangkan Pemko Pekanbaru adalah pengusulan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan, Sultan Siak ke-5 yang dikenal sebagai pendiri Kota Pekanbaru, hingga memperoleh gelar Pahlawan Nasional.
Kini, upaya tersebut juga diperkuat melalui pelestarian busana adat Melayu agar identitas budaya daerah tetap hidup dalam kehidupan masyarakat.
"Ini menjadi wujud bagaimana kita melestarikan selendang yang memang merupakan bagian dari pakaian adat Melayu dan menjadi simbol tersendiri bagi puan-puannya," jelasnya.
Sementara itu, untuk kaum laki-laki, Pemko Pekanbaru telah menerapkan penggunaan outer atau pakaian lapisan luar bercorak Melayu bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pakaian tersebut dikenakan setiap hari Kamis sebagai salah satu bentuk kecintaan, sekaligus upaya membudayakan identitas Melayu di lingkungan pemerintahan.
Melalui kebijakan ini, Wako berharap penggunaan busana berciri khas Melayu tidak hanya menjadi seragam formal, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan menjaga dan memperkuat jati diri budaya Melayu di Kota Bertuah.