Manfaatkan Boiler PLTU, Kejari Karimun Musnahkan 1.730 Bal Pakaian Bekas

Kamis, 19 November 2026 | 15:00:50 WIB
Manfaatkan Boiler PLTU, Kejari Karimun Musnahkan 1.730 Bal Pakaian Bekas.

KARIMUN (RA) – Sebanyak 1.730 bal pakaian bekas hasil sitaan tindak pidana dimusnahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Kepulauan Riau. 

Menariknya, pemusnahan barang rampasan negara tersebut dilakukan dengan memanfaatkan boiler atau mesin pembakaran di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungbalai Karimun.

Pemusnahan ini merupakan hasil kerja sama Kejari Karimun dengan PT PLN Indonesia Power (IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Kepulauan Riau melalui Unit Pembangkitan PLTU Tanjungbalai Karimun.

Kejaksaan memilih metode tersebut dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran. Selain itu, pakaian bekas yang dimusnahkan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar tambahan untuk boiler PLTU.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyaksikan langsung proses pemusnahan tersebut. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri, para asisten di lingkungan Kejati Kepulauan Riau, serta sejumlah instansi terkait.

Manajer UBP Kepulauan Riau, Herowico Thama Nurahman, mengatakan pemanfaatan pakaian bekas sebagai bahan bakar tambahan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

"Ini juga dapat menjadi tambahan bahan bakar boiler kami. Jadi, kerja sama ini saya nilai sangat baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak," jelasnya, kaois (19/11/2026).

Pemusnahan tersebut menjadi kegiatan perdana yang dilakukan melalui kolaborasi strategis antara Kejari Karimun dan UP PLTU Tanjungbalai Karimun.

Kejaksaan berharap metode ini dapat menjadi alternatif dalam pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara. Selain lebih efisien dan akuntabel, cara tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak pencemaran lingkungan.

Melalui pemusnahan ini, Kejaksaan RI menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proses penegakan hukum sekaligus memastikan barang rampasan hasil tindak pidana tidak disalahgunakan atau kembali beredar di masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan barang rampasan negara.

Tags

Terkini

Terpopuler