9,7 Ton Pupuk Oplosan Ditemukan di Rohul, Mentan Amran Minta Polisi Telusuri Jaringan

Kamis, 19 November 2026 | 12:38:00 WIB
Ditreskrimsus Polda Riau membongkar dugaan praktik pemalsuan pupuk di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau.

ROHUL (RA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau membongkar dugaan praktik pemalsuan pupuk di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan sekitar 9,7 ton pupuk yang diduga dicampur dan dikemas ulang untuk dipasarkan kepada petani.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka pada Rabu (18/11/2026). Tersangka diduga menjual pupuk hasil oplosan seharga Rp160 ribu per karung ukuran 50 kilogram dengan keuntungan sekitar Rp80 ribu dari setiap karung yang terjual.

Praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026. Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran pupuk palsu di Kabupaten Rokan Hulu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.

Polisi kemudian menggeledah sebuah gudang yang disewa tersangka. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sekitar 9,7 ton pupuk beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Campuran tersebut kemudian dikemas ulang dan dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.

Kasus ini mendapat perhatian Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Ia mengapresiasi langkah kepolisian mengungkap dugaan pemalsuan pupuk tersebut karena praktik semacam itu berpotensi merugikan petani.

Menurut Amran, penggunaan pupuk palsu atau oplosan tidak hanya dapat menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan produktivitas pertanian.

"Petani sudah bekerja keras di lapangan. Jangan sampai hasil kerja mereka dirugikan oleh pupuk palsu atau oplosan. Negara harus hadir melindungi petani. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu dan mengorbankan petani," katanya.

Amran juga meminta kepolisian mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam produksi maupun distribusi pupuk tersebut.

"Jangan berhenti di satu tersangka. Telusuri sampai ke akar-akarnya, siapa pemasoknya, siapa jaringannya, dan ke mana peredarannya. Kalau ada pihak lain yang terlibat, tindak juga. Kita harus bersihkan sektor pertanian dari mafia," tegasnya.

Dalam keterangan yang dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Kamis (19/11/2026), Amran turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan jajaran Polda Riau atas pengungkapan kasus tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan seluruh jajaran Polri, khususnya Polda Riau, yang bergerak cepat mengungkap kasus ini. Ini langkah nyata melindungi petani," ujar Amran.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik kecurangan yang merugikan masyarakat, khususnya petani. Pemberantasan praktik tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Perintah Bapak Presiden jelas, berantas mafia yang merugikan rakyat. Siapa pun yang bermain, tindak tegas. Jangan takut, jangan mundur. Kita ingin sektor pertanian bersih dari praktik curang yang selama ini merugikan petani," ujarnya.

Amran memastikan Kementerian Pertanian akan terus memperkuat koordinasi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengawasi mutu pupuk yang beredar di masyarakat.
 

Tags

Terkini

Terpopuler