PEKANBARU (RA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat tata kelola statistik sektoral untuk mewujudkan data yang berkualitas, akurat, dan terintegrasi. Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program Satu Data Indonesia.
Ketersediaan data yang valid dinilai penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Kepala BPS Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, mengatakan penguatan statistik sektoral membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama perangkat daerah yang berperan sebagai produsen data.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).
Menurut Asep, penyelenggaraan statistik sektoral harus didukung pembagian tugas yang jelas antara BPS sebagai pembina data statistik, perangkat daerah sebagai produsen data, serta walidata yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan integrasi data.
"Data bukan sekadar angka, melainkan fondasi pengambilan keputusan," ujar Asep.
Ia menjelaskan, terdapat empat tahapan penting dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral. Tahapan tersebut meliputi pengukuran tingkat kematangan melalui EPSS, pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik, pembinaan oleh BPS, serta penyebarluasan data melalui publikasi statistik yang memenuhi standar.
Asep menegaskan, pelaksanaan EPSS tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian nilai indeks. Evaluasi tersebut harus dimanfaatkan untuk mengetahui kekurangan sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan statistik di setiap instansi pemerintah.
"EPSS bukan sekadar mengejar nilai indeks, tetapi mendorong perbaikan tata kelola statistik secara berkelanjutan," tegasnya.
Untuk itu, BPS Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar menindaklanjuti hasil EPSS 2026 dengan menyusun rencana aksi, terutama pada indikator dan domain penilaian yang masih memperoleh nilai rendah.
Pemerintah daerah juga diminta lebih tertib mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral melalui aplikasi Romantik sebelum kegiatan dilaksanakan. Pengajuan tersebut harus dilengkapi metadata kegiatan, variabel, serta indikator yang digunakan agar pelaksanaan statistik memiliki standar dan metodologi yang jelas.
Selain pembenahan tata kelola, Asep turut menekankan pentingnya penyusunan publikasi statistik sektoral yang berkualitas dan mudah dimanfaatkan.
Publikasi tersebut diharapkan menyajikan data berseri minimal empat tahun agar perkembangan suatu indikator dapat diketahui dan dibandingkan dari waktu ke waktu. Data juga perlu disajikan secara terpilah berdasarkan kabupaten/kota serta dilengkapi analisis yang menggambarkan kondisi pembangunan daerah.
Menurutnya, publikasi statistik tidak cukup hanya menampilkan kumpulan angka, tetapi harus mampu menyampaikan informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
Penguatan kolaborasi melalui Forum Satu Data Indonesia juga menjadi perhatian BPS Riau. Optimalisasi peran walidata dan produsen data diperlukan untuk meminimalkan perbedaan data antarinstansi sekaligus mempermudah integrasi dan pemanfaatannya.
BPS Riau turut mendorong pendampingan lebih intensif dari BPS kabupaten/kota kepada perangkat daerah dalam menjalankan penyelenggaraan statistik sektoral.
Melalui berbagai langkah tersebut, Asep berharap pemerintah daerah semakin berkomitmen membangun tata kelola statistik yang tertib, terstandar, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Riau dapat berjalan lebih optimal serta menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.