DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna

Kamis, 19 November 2026 | 06:02:56 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto : Biro Pemberitaan Parlemen)

JAKARTA (RA) - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. 

Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026) kemarin, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan persetujuannya setelah mendengarkan laporan Panitia Kerja (Panja) serta pandangan mini dari pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

"Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, sangat krusial untuk memulihkan kerugian perekonomian negara dan masyarakat," ujar Edward.

Dalam penyampaian pendapat mini, sejumlah fraksi memberikan catatan agar kewenangan perampasan aset berjalan akuntabel. 

Catatan tersebut meliputi penguatan pengawasan pengadilan, perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset yang independen.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman melaporkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan aspirasi masyarakat dan ahli. RUU ini mencakup sepuluh pokok pengaturan utama.

"Antara lain yakni Ruang Lingkup Tindak Pidana. Mencakup tindak pidana korupsi serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi dan perdagangan saham bodong," kata Habiburokhman.

Kedua, Mekanisme Tanpa Putusan Pidana. Mengatur tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pemeriksaan dan putusan di sidang pengadilan, tanpa menghapus ancaman pidana pokok bagi pelaku.

Ketiga, Perlindungan Korban dan Pihak Ketiga. Menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik serta mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana dan kepentingan publik.

Keempat, Tata Kelola dan Transparansi. Mengatur pengelolaan aset secara profesional serta pemanfaatan sistem informasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Rapat ditutup dengan penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan fraksi dan pemerintah sebagai tanda selesainya Pembicaraan Tingkat I, sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tags

Terkini

Terpopuler