JAKARTA (RA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah memperjelas wacana pelibatan petugas haji dari kalangan nonmuslim yang sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Kejelasan tersebut dinilai krusial, terutama menyangkut pembagian tugas dan lokasi penempatan.
Syahrul menyatakan, pelibatan tenaga profesional nonmuslim untuk pekerjaan teknis maupun administratif di dalam negeri, seperti pengurusan paspor dan layanan kesehatan, pada prinsipnya tidak menjadi persoalan.
Namun, pengiriman petugas nonmuslim ke Arab Saudi untuk melayani jemaah secara langsung di Tanah Suci perlu dikaji ulang karena berkaitan dengan sensitivitas umat Islam serta kekhususan aturan ibadah haji.
"Kalau hal-hal yang sifatnya profesional di dalam negeri, misalnya kesehatan atau keimigrasian, silakan saja. Tetapi kalau petugas haji yang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam," ujar politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Kementerian Haji dan Umrah dalam waktu dekat guna meminta klarifikasi resmi.
"Pemanggilan ini bertujuan menghindari kesalahpahaman di masyarakat sekaligus memastikan kebijakan penyelenggaraan haji tetap mengedepankan profesionalitas tanpa mengabaikan ketentuan syariat dan sensitivitas keagamaan," kata Syahrul Aidi Maazat.