PEKANBARU (RA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru mengambil langkah proaktif dalam mengawal pemerintahan Kota Pekanbaru. Kejari menyerahkan dua pendapat hukum atau legal opinion kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tanpa menunggu adanya permohonan dari pemerintah daerah.
Dua pendapat hukum tersebut diserahkan langsung Kepala Kejari Pekanbaru Marlambson Carel Williams kepada Agung Nugroho, Rabu (18/11/2026).
Penyerahan turut didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Hengky Fransiscus Munte serta Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Adapun dua persoalan yang menjadi fokus kajian Kejari Pekanbaru yakni harmonisasi ketentuan pidana dalam peraturan daerah (perda) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait pemulihan kerugian keuangan daerah.
Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Mey Ziko, mengatakan penyerahan dua pendapat hukum tersebut merupakan bagian dari perubahan pola kerja JPN yang kini lebih mengedepankan langkah proaktif dan pencegahan.
Menurutnya, Kejaksaan tidak hanya menunggu permohonan atau persoalan hukum muncul, tetapi juga berinisiatif mengidentifikasi potensi masalah yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk hadir lebih awal. Kami tidak hanya menunggu adanya permohonan atau persoalan hukum, tetapi juga berinisiatif melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi permasalahan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Ziko.
Dia menjelaskan, kedua dokumen pendapat hukum tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian yuridis yang dilakukan Tim JPN melalui Bidang Datun.
Pendapat hukum pertama berkaitan dengan harmonisasi dan penyesuaian ketentuan pidana dalam perda Kota Pekanbaru dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dari hasil inventarisasi awal, sedikitnya terdapat 12 perda Kota Pekanbaru yang memuat ketentuan pidana. Belasan perda tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan sistem hukum pidana nasional.
Ziko menyebut perubahan sistem hukum pidana nasional membawa konsekuensi terhadap sejumlah produk hukum daerah yang masih mengatur ketentuan pidana.
"Perubahan sistem hukum pidana nasional tentu membawa konsekuensi terhadap produk hukum daerah yang masih memuat ketentuan pidana. Karena itu, perlu dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi pertentangan norma maupun ketidakpastian hukum dalam penerapannya," jelasnya.
Dia berharap pendapat hukum tersebut dapat menjadi pedoman bagi Pemko Pekanbaru dalam mengevaluasi dan menyesuaikan produk hukum daerah.
Dengan begitu, seluruh aturan yang berlaku tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.
Sementara itu, pendapat hukum kedua menyoroti tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, terutama menyangkut pemulihan kerugian keuangan daerah.
Dalam kajian tersebut, JPN memberikan analisis mengenai kewajiban pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Kajian juga mencakup mekanisme pertanggungjawaban hukum, penagihan, hingga pengembalian kerugian daerah.
Ziko menegaskan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti secara konkret dan tidak boleh berhenti sebatas dokumen administratif.
"Pemulihan kerugian daerah tidak boleh berhenti pada sebatas adanya rekomendasi hasil pemeriksaan. Harus ada tindak lanjut yang konkret, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kami ingin memastikan setiap kewajiban penyelesaian kerugian daerah mendapat perhatian serius," ungkapnya.
Menurutnya, optimalisasi pemulihan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kepatuhan terhadap rekomendasi BPK juga menjadi bagian dari upaya memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi.
"Ketika kerugian daerah dapat dipulihkan secara optimal, keuangan tersebut bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, Ziko menyebut pemberian dua pendapat hukum tanpa didahului permohonan dari Pemko Pekanbaru menunjukkan peran JPN yang semakin proaktif dan preventif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Meski demikian, pendampingan dan pemberian pendapat hukum tetap dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, serta independensi Kejaksaan. Langkah tersebut juga tetap menghormati tugas dan kewenangan masing-masing institusi.
"Kami ingin memastikan kehadiran Kejaksaan benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Bukan hanya menyelesaikan persoalan setelah terjadi, tetapi juga membantu mencegah munculnya persoalan hukum dan potensi kerugian keuangan negara sejak awal," tutup Ziko.