Lahan Sawit Agrinas di Riau Tembus 700 Ribu Hektare, Pemerintah Siapkan Kemitraan dengan Koperasi

Rabu, 18 November 2026 | 13:07:46 WIB
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichan bersama jajaran Kementerian Koperasi dan Agrinas Palma Nusantara, Rabu (18/11/2026).

PEKANBARU (RA) - Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi petani sawit melalui program reforma agraria berbasis koperasi. Dalam program tersebut, Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah prioritas mengingat luas lahan yang dikelola Agrinas Palma Nusantara di Riau mencapai lebih dari 700.000 hektare.

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi yang digelar di Gedung Balai Serindit, Gubernuran Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichan bersama jajaran Kementerian Koperasi dan Agrinas Palma Nusantara. Turut hadir Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun, Direktur Kemitraan dan Plasma Seger Budiarjo, Direktur SDM dan Umum Erry Herman, Staf Ahli Menteri Koko Haryono, Asisten II Provinsi Riau Helmi D, serta Asisten Deputi Kemitraan Leonardi.

Wamenkop Farida Farichan mengatakan, penguatan kelembagaan koperasi menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi lahan perkebunan sawit milik masyarakat. Melalui koperasi, petani diharapkan tidak hanya menjadi penghasil tandan buah segar, tetapi juga dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar.

Menurutnya, lahan-lahan milik petani, termasuk yang difasilitasi melalui Agrinas Palma Nusantara, perlu dimaksimalkan melalui kelembagaan koperasi. Langkah tersebut juga bertujuan mendorong pemerataan kepemilikan serta memperkuat posisi petani dalam rantai usaha perkebunan kelapa sawit.

Farida menegaskan, koperasi harus memiliki tata kelola yang profesional dan sehat agar mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang kuat. Dengan begitu, koperasi dapat memperoleh kemudahan akses pembiayaan sekaligus memperluas jaringan pemasaran hasil perkebunan anggotanya.

"Melalui koperasi, kita ingin petani sawit memiliki posisi yang lebih kuat. Koperasi harus dikelola secara profesional dan sehat sehingga mampu membuka akses pembiayaan serta pasar bagi para anggotanya," ujar Farida.

Ia juga mencontohkan keberhasilan pengembangan koperasi sawit melalui penguatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Muba. Salah satunya Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera yang mengalami peningkatan kapasitas produksi dari sebelumnya 30 ton per jam menjadi 45 ton per jam.

Menurut Farida, keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pengembangan koperasi sawit di 13 provinsi di Indonesia. Kepemilikan PKS oleh koperasi dinilai dapat membuka peluang bagi petani untuk memperoleh nilai tambah dari hasil perkebunan mereka.

"Petani jangan hanya berhenti pada produksi Tandan Buah Segar (TBS). Melalui kepemilikan pabrik kelapa sawit dan integrasi ke rantai pasok selanjutnya, petani bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar sehingga kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dapat meningkat," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara, Seger Budiarjo, menyampaikan bahwa Provinsi Riau menjadi perhatian khusus dalam kebijakan pengelolaan lahan ke depan. Pasalnya, Riau memiliki cakupan lahan yang dikelola Agrinas paling luas dibandingkan provinsi lainnya, yakni lebih dari 700.000 hektare.

Ia mengatakan, lahan-lahan yang sejak awal telah ditanami masyarakat di kawasan hutan akan menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan melalui skema kemitraan. Termasuk lahan kelompok masyarakat yang sebelumnya merupakan bagian dari pelepasan perusahaan inti.

"Untuk lahan-lahan yang masyarakat memang dari awal menanam di lahan kawasan hutan, termasuk lahan-lahan atau kelompok masyarakat yang tadinya merupakan pelepasan dari perusahaan inti, itu akan menjadi prioritas kami untuk bermitra dengan Agrinas," ungkap Seger.

Lebih lanjut, Seger menyebutkan bahwa skema dan struktur kerja sama saat ini masih dalam tahap persiapan. Dalam proses tersebut, Agrinas mendapatkan pendampingan dari reviewer Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pendampingan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mekanisme kerja sama agar program kemitraan dapat berjalan dengan baik, memiliki tata kelola yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Secara nasional, Agrinas menargetkan lebih dari 200.000 hektare lahan dapat dimitrakan dengan koperasi pada 2027. Program tersebut menyasar lahan masyarakat dengan kriteria sekitar dua hektare sebagaimana disiapkan dalam skema kerja sama.

Seger berharap program kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik, khususnya di Provinsi Riau. Dengan luas lahan yang cukup besar, Riau diharapkan menjadi salah satu daerah yang mampu menjalankan program kemitraan antara masyarakat, Agrinas, dan koperasi secara optimal.

Ia juga menyampaikan bahwa program tersebut sejalan dengan harapan dan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar kemitraan perkebunan sawit melalui koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Target kami di tahun 2027 ini mungkin lebih dari 200.000 hektare untuk seluruh Indonesia, lahan-lahan dengan kriteria dua hektare yang saya sebutkan itu akan bermitra dengan koperasi. Insyaallah ini akan kami mulai di awal tahun 2027," tutup Seger.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Selain memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, kemitraan ini juga diharapkan mampu menciptakan pemerataan manfaat dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Terkini

Terpopuler