Pemerintah Siapkan 20 Persen Lahan Sawit untuk Petani Lewat Koperasi

Rabu, 18 November 2026 | 12:49:16 WIB
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah.

PEKANBARU (RA) – Pemerintah menyiapkan alokasi 20 persen lahan perkebunan kelapa sawit untuk dikelola petani melalui koperasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya reforma agraria agar penataan kembali lahan sawit tidak hanya berakhir pada penguasaan oleh negara, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan, komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Palma Nusantara yang disepakati pada 20 Juli 2026.

Menurut Farida, reforma agraria sawit harus berujung pada kepemilikan aset produktif, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Gedung Daerah Balai Serindit, Gubernuran Riau, Rabu (18/11/2026).

“Reforma agraria tidak boleh berhenti pada penguasaan kembali oleh negara. Namun, harus berujung pada kepemilikan dan manfaat yang luas bagi rakyat,” kata Farida.

Ia menjelaskan, pelaksanaan reforma agraria harus mencakup dua aspek, yakni asset reform dan access reform. Aspek pertama berkaitan dengan kepastian penguasaan dan kepemilikan tanah, sedangkan aspek kedua memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi untuk mengelola lahan secara produktif.

Menurutnya, pemberian lahan saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah harus memastikan penerima lahan memiliki akses terhadap pembiayaan, teknologi, pengolahan hasil perkebunan, hingga pasar.

“Jangan hanya memastikan berapa hektare tanah yang didapatkan. Setelah mendapatkan tanah, harus jelas lahan tersebut akan dijadikan apa dan nilai ekonomi apa yang bisa dihasilkan,” ujarnya.

Farida menilai petani sawit selama ini masih banyak ditempatkan sebagai produsen bahan baku. Mereka menghasilkan tandan buah segar (TBS), tetapi belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari rantai industri kelapa sawit.

Padahal, industri sawit memiliki rantai bisnis panjang, mulai dari produksi TBS, pengolahan menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), hingga pengembangan berbagai produk turunannya.

Karena itu, Kementerian Koperasi mendorong petani agar memiliki peran lebih besar melalui koperasi. Petani diharapkan tidak hanya menguasai kebun, tetapi juga memiliki akses terhadap pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan.

“Petani sawit harus masuk ke dalam rantai nilai pascaproduksi. Mereka tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga harus mendapatkan manfaat dari proses pengolahan hingga pemasaran,” kata Farida.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Koperasi menargetkan pengaktifan sekitar 250 koperasi, baik melalui pembentukan koperasi baru maupun penguatan koperasi yang sudah ada.

Selain itu, kementerian merencanakan fasilitasi terhadap 240 koperasi selama periode 2027-2029. Program ini diarahkan untuk membangun model bisnis perkebunan sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi 2.587 koperasi perkebunan yang berpotensi diperkuat dan dikonsolidasikan.

Farida menegaskan, proses verifikasi dan standardisasi koperasi diperlukan untuk memastikan kelembagaan tersebut memiliki tata kelola transparan, manajemen profesional, serta kemampuan menjalankan usaha secara berkelanjutan.

“Verifikasi koperasi bukan untuk menghalang-halangi. Tujuannya untuk memprofesionalkan koperasi dan memperbaiki tata kelolanya agar tidak menimbulkan masalah maupun kegagalan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, masyarakat yang memperoleh kesempatan mengelola lahan harus memiliki kesiapan menjalankan usaha. Koperasi perlu memahami sumber pembiayaan, pengelolaan kebun, kemitraan, hingga perencanaan bisnis.

Farida mencontohkan, sejumlah kelompok masyarakat telah menyampaikan minat mengelola lahan hingga 1.000 hektare bahkan 3.000 hektare. Namun, sebagian di antaranya belum memiliki perencanaan usaha yang matang, termasuk kepastian sumber modal dan kesiapan lahan.

Karena itu, ia meminta dinas koperasi dan organisasi perkoperasian memberikan edukasi serta pendampingan agar masyarakat benar-benar siap mengelola lahan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga menyoroti posisi strategis Riau dalam industri kelapa sawit nasional. Produksi CPO Riau pada 2025 disebut mencapai sekitar 9,46 juta ton atau hampir 20 persen dari total produksi nasional.

Besarnya kontribusi tersebut dinilai harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Penguatan koperasi menjadi salah satu upaya agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari industri sawit.

Farida menambahkan, pengembangan koperasi sawit membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, perguruan tinggi, perbankan, hingga pelaku usaha.

“Komitmen ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan dan kerja aktif seluruh pihak. Pemerintah, organisasi petani, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan harus mempunyai kesadaran yang sama,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari luas lahan yang ditata atau jumlah sertifikat yang diterbitkan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat menguasai aset produktif dan memperoleh nilai tambah dari kegiatan ekonomi.

“Keberhasilan reforma agraria bukan hanya diukur dari jumlah sertifikat, tetapi juga dari kepemilikan aset, kekuatan koperasi dalam mengambil keputusan, dan kembalinya nilai tambah kepada rakyat,” tutupnya.

Tags

Terkini

Terpopuler