Wamenkop Dorong Reforma Agraria Sawit di Riau Berbasis Koperasi

Rabu, 18 November 2026 | 12:25:24 WIB
Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

PEKANBARU (RA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia, Farida Farichan, menegaskan pentingnya penguatan koperasi dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria sektor perkebunan kelapa sawit agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan petani.

Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Farida Farichan hadir mewakili Kementerian Koperasi dan didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Helmi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Farida menyampaikan bahwa reforma agraria tidak boleh hanya berhenti pada penataan dan penguasaan kembali aset lahan oleh negara. Namun, harus mampu memberikan kepastian kepemilikan, akses pengelolaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Reforma agraria harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Tidak hanya sebatas penguasaan atau penataan aset lahan, tetapi bagaimana masyarakat memiliki akses untuk mengelola, mengembangkan, dan memperoleh nilai tambah ekonomi dari lahan tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, koperasi memiliki peran strategis dalam memastikan petani sawit mendapatkan kesempatan yang setara dalam kegiatan ekonomi. Melalui koperasi, petani diharapkan tidak hanya menjadi produsen bahan baku, tetapi juga dapat terlibat dalam pengelolaan industri perkebunan dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, koperasi harus memiliki posisi yang kuat dan sejajar dengan badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.

"Melalui koperasi, kita ingin memastikan bahwa rakyat tidak hanya menjadi penonton dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kepemilikan dan pengelolaan usaha," jelasnya.

Farida juga menyoroti potensi besar Provinsi Riau dalam industri kelapa sawit nasional. Dengan produksi CPO mencapai sekitar 9,46 juta ton pada 2025 atau hampir 20 persen dari total produksi nasional, Riau dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan koperasi perkebunan sawit.

Ia mengatakan, potensi tersebut perlu didukung dengan penguatan kelembagaan koperasi, kepastian pengelolaan lahan, serta akses pembiayaan yang memadai bagi para petani.

Salah satu upaya yang didorong pemerintah adalah komitmen alokasi 20 persen lahan untuk plasma yang dikelola petani melalui koperasi, dengan target sekitar 250 ribu hektare sebagaimana tertuang dalam kesepakatan pada 2 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan dan pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi. Dengan adanya pabrik milik koperasi, petani diharapkan dapat memperoleh nilai tambah dan tidak hanya bergantung pada penjualan tandan buah segar.

"Petani harus didorong untuk masuk ke dalam rantai pasok industri sawit. Jangan hanya berhenti pada produksi di kebun, tetapi juga harus memiliki kesempatan dalam pengolahan hingga menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi," tambahnya.

Penguatan koperasi tersebut juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong skema pembiayaan yang melibatkan modal anggota serta pembiayaan proyek agar koperasi mampu mengembangkan usaha secara profesional.

Farida berharap, melalui seminar nasional ini, seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan reforma agraria sawit berbasis koperasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, BUMN, lembaga pembiayaan, perbankan, akademisi, serta organisasi petani.

Terkini

Terpopuler