JAKARTA (RA) - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong pembentukan badan pengawas independen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan yang bersinggungan langsung dengan hak privasi dan keamanan masyarakat.
Menurut Wayan, pengawasan tidak boleh sebatas pemeriksaan dan audit, melainkan harus mencakup fungsi pencegahan sejak tahap penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan data hasil penyadapan.
"Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas," ujar Wayan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa lembaga pengawas wajib berada di luar institusi pelaksana penyadapan agar bebas dari intervensi.
Ia juga meminta proses seleksi anggotanya dilakukan secara ketat dan diisi oleh unsur eksternal, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
Saat ini, Komisi III DPR RI mulai mengundang sejumlah narasumber untuk mendalami substansi pengaturan badan pengawas tersebut dalam pembahasan RUU Penyadapan.