PEKANBARU (RA) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengawal tiga program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan dengan nilai anggaran mencapai Rp22,12 triliun. Pengawalan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai aturan dan terhindar dari berbagai hambatan.
Pengamanan tersebut dilaksanakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) melalui Direktorat IV. Kegiatan ditandai dengan entry meeting dan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (16/11/2026).
Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, mengatakan pengamanan proyek strategis oleh bidang intelijen Kejaksaan bersifat preventif dan konstruktif.
Dia menyebut, berdasarkan kajian dan pemetaan yang dilakukan, proyek dengan nilai total Rp22.126.000.000.000 tersebut telah memenuhi kriteria strategis dan bebas dari konflik kepentingan.
"Proyek senilai total Rp22.126.000.000.000 ini telah memenuhi kriteria strategis dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest)," kata Reda.
Meski demikian, Reda mengingatkan sejumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang perlu diantisipasi sejak awal pelaksanaan.
Di antaranya ancaman pemalakan dan pungutan liar terhadap personel proyek, gesekan sosial akibat penolakan masyarakat, hingga pengaduan kepada aparat penegak hukum dari pihak yang merasa tidak terakomodasi.
Selain itu, persoalan status lahan yang belum tuntas, tumpang tindih kepemilikan, lokasi proyek yang berada di kawasan konservasi atau lahan pertanian terlindungi, serta potensi pencurian material juga menjadi perhatian.
Kejagung turut mengantisipasi risiko aset terbengkalai setelah pembangunan selesai, hambatan perizinan, tumpang tindih regulasi, hingga lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan.
Dalam laporannya, Direktur IV JAM Intel, Abdullah Noor Denny, menjelaskan pengawalan tersebut mencakup tiga program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pertama, pengembangan budi daya ikan darat tematik Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) tahun 2026. Program ini dilaksanakan di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Lampung, dengan target 1.500 lokasi.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada protein sekaligus memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua, pengembangan budi daya ikan darat tematik Mina Padi di lima provinsi, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Program ini mencakup lahan sekitar 1.000 hektare yang tersebar di 100 lokasi.
Ketiga, revitalisasi tambak ikan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat dengan luas sekitar 14.090,38 hektare. Lokasinya tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu dengan komoditas unggulan ikan nila salin.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, bersama Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, menyambut baik dukungan pengamanan dari Kejaksaan.
Sinergi tersebut dinilai penting agar program pemerintah berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan hukum, serta mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Dalam kesempatan itu, Reda juga meminta seluruh pihak, mulai dari jajaran KKP, kontraktor pelaksana PT Adhi Karya dan PT Agrinas Palma Nusantara, hingga jajaran Kejaksaan di daerah, memperkuat koordinasi dan komunikasi.
"Pengawalan pembangunan strategis ini diharapkan mampu memastikan seluruh program berjalan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran demi mewujudkan kemandirian bangsa melalui ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional," tutupnya.