RIAU (RA) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan total pendapatan sebesar Rp10,007 triliun. Salah satu alokasi anggaran di dalamnya yakni Rp10 miliar untuk penanganan Jembatan Koto Intan.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (16/11/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, dan dihadiri Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, serta pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam pendapat akhirnya, SF Hariyanto merincikan pendapatan daerah sebesar Rp10,007 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp6,992 triliun atau 69,87 persen, pendapatan transfer Rp3,005 triliun atau 30,03 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp9,254 miliar atau 0,1 persen.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp9,907 triliun. Pemerintah juga menganggarkan pengeluaran pembiayaan Rp100 miliar untuk penyertaan modal kepada PT Bank Riau Syariah Perseroan dan PT Jamkrida Riau Perseroan.
Dalam rapat tersebut, SF Hariyanto turut menanggapi sejumlah aspirasi anggota DPRD, termasuk penanganan Jembatan Koto Intan.
"Untuk Jembatan Koto Intan, pada APBD Tahun Anggaran 2027 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar. Penanganannya akan kita mulai secara bertahap," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah membahas pembangunan Jembatan Rokan yang menjadi aspirasi anggota DPRD, Edi Basri. Menurut SF Hariyanto, persoalan tersebut telah dibicarakan bersama tokoh masyarakat untuk mencari solusi penanganannya.
SF Hariyanto mengatakan, Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Ia mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Riau yang telah bekerja sama dalam pembahasan anggaran tersebut.
Ia berharap APBD 2027 dapat segera ditetapkan sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai rencana.