PEKANBARU (RA) - Christina Simamora (41), seorang bidan desa asal Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), kembali mendatangi Mapolda Riau untuk meminta kepastian hukum atas laporan dugaan pemalsuan surat yang dilaporkannya sejak November 2024.
Setelah hampir dua tahun berjalan, perkara tersebut disebut masih berada pada tahap penyelidikan.
Kedatangan Christina pada Sabtu (14/11/2026) siang itu didampingi kuasa hukumnya dari Tim Advokasi Pembelaan Rakyat (Tapak) Riau. Mereka meminta Polda Riau memberikan perhatian serius dan segera menuntaskan laporan yang sebelumnya ditangani Polres Rohil.
Christina mengaku kecewa lantaran berbagai upaya yang telah dilakukannya belum membuahkan kepastian hukum. Padahal, dia mengklaim telah memenuhi seluruh petunjuk penyidik, mulai dari menyerahkan dokumen pendukung hingga menghadirkan sekitar tujuh orang saksi.
"Saya mencari keadilan di Polda Riau. Sebelumnya perkara saya atas pemalsuan surat. Itu saya melaporkan pemalsuan surat pada 17 November 2024 di Polda Riau, lalu dilimpahkan ke Polres Rohil pada 13 Desember 2024," ujar Christina.
Menurutnya, sejumlah saksi bahkan telah dua kali dimintai keterangan dengan substansi yang sama untuk menerangkan transaksi jual beli tanah yang menjadi objek laporan.
Namun, ketika menanyakan perkembangan perkara, dia kembali mendapat jawaban bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Tak hanya itu, Christina juga mengadukan dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara melalui Propam dan pengawas penyidikan (Wassidik) Polda Riau.
Dia menyebut pengaduan yang sebelumnya disampaikan melalui Mabes Polri akhirnya dilimpahkan ke Propam Polda Riau dan diteruskan kepada Wassidik. Dalam prosesnya, telah dilakukan gelar perkara yang melibatkan sejumlah penyidik dan pihak terkait.
Christina mengaku mendapat informasi dari Kabag Wassidik mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan laporannya.
"Ada ditemukan pelanggaran, Bu. Pelanggaran kode etik," kata Christina menirukan pernyataan Kabag Wassidik kepadanya.
Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut.
Christina juga menyebut pernah dimintai keterangan anggota Paminal Polda Riau pada 21 Oktober 2026. Namun, hingga kini dia belum mendapatkan informasi mengenai hasil pemeriksaan itu.
Sehari setelahnya, tepatnya 22 Oktober 2026, Christina bersama Kabag Wassidik menghadap pejabat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau. Menurut Christina, dalam pertemuan tersebut perkara yang dilaporkannya mendapat perhatian dan dilakukan koordinasi dengan Polres Rohil.
Selain memperjuangkan laporan dugaan pemalsuan surat, Christina juga mempersoalkan perkara lain yang menjerat dirinya, yakni dugaan pencurian buah kelapa sawit.
Dia mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Padahal, menurutnya, kebun sawit yang dipersoalkan merupakan bagian dari harta bersama yang sedang menjadi objek gugatan perdata.
Christina mempertanyakan proses pidana yang berjalan ketika persoalan kepemilikan aset tersebut masih bergulir di pengadilan perdata.
Dia juga mengaku mendapat pernyataan yang dinilainya sebagai bentuk intimidasi saat mengikuti pertemuan sebelum mediasi.
"Nanti kalau Ibu kalah di perdata, Ibu akan sama kami masuk sel," ujar Christina menirukan pernyataan yang disebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Rohil kepadanya.
Christina mengaku pernyataan tersebut membuatnya mempertanyakan penanganan perkara yang sedang dihadapinya. Dia juga merasa mendapatkan tekanan agar tidak membahas persoalan aset dan asal-usul kepemilikan harta dalam mediasi yang direncanakan.
Pertemuan itu, menurut Christina, dihadiri Kasat Reskrim Polres Rohil AKP Christoffel, KBO, dan Kanit.
Namun, seluruh tudingan intimidasi dan kriminalisasi tersebut merupakan keterangan dari Christina yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak kepolisian.
Sementara itu, kuasa hukum Christina dari Tapak Riau, Mirwansyah, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Polda Riau sejak menerima kuasa dari kliennya.
Dia mengungkapkan laporan dugaan pemalsuan surat tersebut kini telah ditarik dari Polres Rohil dan ditangani Subdit II Ditreskrimum Polda Riau.
"Jelas, semenjak Tapak Riau mendapatkan kuasa dari Bu Christina, kami berkoordinasi secara intensif dan perkara ini sudah diambil alih oleh Polda Riau. Hari ini sudah ditangani oleh Subdit II Krimum Polda Riau. Kemarin kita juga sudah koordinasi dengan Kabag Wassidik Polda Riau," kata Mirwansyah.
Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu didalami penyidik, terutama berkaitan dengan dokumen kepemilikan dan transaksi jual beli tanah yang menjadi objek laporan.
Mirwansyah juga menyoroti perkara dugaan pencurian sawit yang menjerat kliennya. Dia mempertanyakan dasar penetapan tersangka terhadap Christina karena kebun yang dipersoalkan diklaim merupakan bagian dari harta milik kliennya.
"Oke, tiba-tiba klien kita ditangkap katanya melakukan pencurian. Ini kan hartanya sendiri, sawitnya sendiri," tegasnya.
Dia menilai seluruh persoalan tersebut harus ditangani secara profesional dengan mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Pihaknya pun mendesak agar laporan dugaan pemalsuan surat segera digelar untuk menentukan kelanjutan proses hukum.
"Ini kan overlapping. Sebelumnya lapor Polda, dilimpahkan ke Polres, ini balik lagi ke Polda. Harapan kami setelah ditarik oleh Polda, perkara ini bisa naik ke penyidikan karena masih lidik. Dari 2024, SP2HP-nya lidik terus sampai sekarang November 2026," ungkapnya.
Mirwansyah berharap penyidik segera melakukan gelar perkara. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, dia meminta proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Harapan kami ini segera digelarkan untuk naik ke penyidikan dan kalau sudah cukup bukti segera tetapkan tersangka, lakukan upaya paksa agar ada keadilan bagi korban," katanya.
Dia menegaskan Tapak Riau akan terus mengawal perkara tersebut hingga Christina mendapatkan kepastian hukum.
"Tapak Riau pada intinya tegas ingin menyampaikan bahwa hukum tidak boleh dimainkan oleh siapa pun. Equality before the law, tidak ada yang kebal. Mau siapa pun dia, kalau memang terbukti, sikat," tutup Mirwansyah.