JAKARTA (RA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). MPR menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa kedatangan Gibran ke Gedung MPR di Jakarta Pusat bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ahmad Muzani, Kamis (12/11/2026).
Muzani mengatakan, berdasarkan keterangan Gibran, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.
Gibran juga disebut meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses oleh pimpinan MPR.
Penyerahan surat tersebut berlangsung setelah Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Sebelumnya, Gibran juga telah mendatangi Gedung MPR dan bertemu langsung dengan para pimpinan lembaga tersebut.
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik terkait dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Polemik tersebut kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusannya, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut dokumen tersebut.
Dalam pertimbangannya, MA menyebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan ke jenjang SMA atau sederajat.
Di sisi lain, dinamika politik di DPR RI juga berlanjut. Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut masih menjadi agenda pembahasan di parlemen.
Dengan penyerahan surat pengunduran diri ini, proses selanjutnya berada pada kewenangan lembaga negara sesuai ketentuan konstitusi. Penyerahan surat belum dengan sendirinya berarti pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden telah berlaku.