Pemprov Riau Terima Kunjungan Dubes Malaysia, Bahas Peluang Kerja Sama Ekonomi hingga Budaya

Kamis, 12 November 2026 | 11:36:29 WIB
Pemprov Riau menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia di Ruang Rapat Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).

PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia di Ruang Rapat Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus membuka peluang penguatan kerja sama Riau dan Malaysia di berbagai bidang.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyambut langsung kunjungan tersebut. Ia juga menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas ke Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Syahrial menyampaikan bahwa hubungan Riau dan Malaysia memiliki kedekatan yang kuat, baik dari sisi sejarah, budaya maupun agama. Kedekatan tersebut juga tercermin dari hubungan kekeluargaan masyarakat kedua wilayah yang telah terjalin sejak lama.

"Hubungan Riau dengan Malaysia ini sangat dekat, baik secara historis, budaya maupun agama. Bahkan, banyak masyarakat kita yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat di Malaysia," ujarnya.

Ia mencontohkan, sejumlah pejabat kepolisian di Diraja Malaysia diketahui memiliki asal-usul dari Kabupaten Kampar, Riau. Kedekatan budaya juga terlihat melalui tradisi Hari Raya Enam yang masih dilestarikan masyarakat Kampar.

Menurutnya, tradisi Hari Raya Enam menjadi salah satu kekayaan budaya yang mempererat hubungan masyarakat Riau dan Malaysia. Tradisi tersebut dilaksanakan setelah masyarakat menjalankan puasa sunah enam hari setelah Idulfitri.

"Di Kampar ada tradisi Hari Raya Enam. Biasanya masyarakat kita yang berada di Malaysia pulang ke kampung halaman untuk berziarah kubur dan merayakan tradisi tersebut bersama keluarga," jelasnya.

Selain hubungan sosial dan budaya, Syahrial turut memaparkan potensi ekonomi Provinsi Riau yang dapat menjadi peluang pengembangan kerja sama dengan Malaysia. Sektor pertambangan dan perkebunan disebut menjadi penopang utama perekonomian daerah.

"Riau memiliki potensi yang cukup besar, terutama dari sektor pertambangan seperti minyak bumi, gas, batu bara dan emas. Kemudian sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas unggulan kita," katanya.

Ia menyebutkan, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 4 juta hektare atau sekitar 20 persen dari total perkebunan sawit di Indonesia. Kontribusi produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Riau terhadap produksi nasional juga mencapai sekitar 20 persen.

Dari sisi konektivitas, Syahrial menjelaskan bahwa posisi geografis Riau yang berada di bagian tengah Pulau Sumatera menjadikan daerah ini memiliki peran strategis dalam mendukung jalur distribusi dan logistik.

"Secara geografis, Riau ini berada di posisi sentral Pulau Sumatera. Kita menjadi salah satu backbone pembangunan jalan tol dan jalur distribusi logistik yang menghubungkan kawasan pesisir timur hingga wilayah barat Sumatera," ungkapnya.

Meski demikian, ia menyampaikan masih terdapat sejumlah jalur yang membutuhkan pengembangan konektivitas, di antaranya ruas Pekanbaru menuju Jambi serta Dumai menuju Asahan, Sumatera Utara.

Syahrial juga menyinggung keterlibatan Riau dalam forum Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) sebagai salah satu wadah untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antarwilayah. Forum tersebut turut melibatkan sejumlah daerah di Sumatera, seperti Medan, Sumatera Barat, Palembang dan Jambi.

Dalam pertemuan itu, persoalan pekerja migran Indonesia di Malaysia turut menjadi perhatian. Syahrial menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat sekitar 4.000 pekerja Indonesia di Malaysia, tetapi yang tercatat secara resmi baru sekitar 80 orang.

"Ini menjadi perhatian kita bersama, bagaimana persoalan pekerja migran Indonesia yang belum tercatat secara resmi dapat ditangani dengan baik, sehingga keberadaan mereka juga mendapatkan perlindungan," tuturnya.

Ia juga menyampaikan adanya usulan penerapan *special border treatment* atau penanganan khusus di kawasan perbatasan, dengan skema izin tinggal terbatas selama tiga hingga enam bulan.

Usulan tersebut, lanjutnya, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Melalui kunjungan kehormatan ini, Pemprov Riau berharap hubungan Riau dan Malaysia semakin erat serta mampu membuka peluang kerja sama yang lebih luas, baik dalam bidang sosial budaya, ekonomi, konektivitas maupun perlindungan pekerja migran Indonesia.

Terkini

Terpopuler