PEKANBARU (RA) - Memasuki puncak musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir.
Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan apel gabungan yang dipimpin Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).
Apel yang ditaja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru ini melibatkan sekitar 130 personel gabungan. Mereka terdiri dari BPBD, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan (Diskes), TNI, dan Polri.
Dalam kegiatan tersebut, Markarius didampingi Kapolresta Pekanbaru Kombes Ronny Riantoko Eppang dan Kepala BPBD Pekanbaru Yuliarso, turut memeriksa kesiapan personel sekaligus mengecek satu per satu kelengkapan peralatan penanggulangan bencana.
Markarius mengatakan, langkah antisipasi perlu diperkuat karena Pekanbaru mulai memasuki puncak musim penghujan. Apalagi, sejumlah kawasan di Kota Bertuah selama ini dikenal memiliki potensi genangan hingga banjir.
Menurutnya, Pemko Pekanbaru sebelumnya telah menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk memetakan wilayah rawan banjir di masing-masing kelurahan. Pemetaan tersebut dilakukan agar langkah antisipasi bisa lebih terarah dan penanganan dilakukan sebelum genangan semakin parah.
"Kemarin saat coffee morning dengan seluruh camat, kita sudah perintahkan. Begitu juga ketika saya mengumpulkan seluruh lurah di kantor pada awal bulan lalu. Kita minta mereka memetakan daerah mana saja di setiap kelurahan yang selama ini rawan genangan atau banjir," kata Markarius.
Ia menyebutkan, sejumlah titik yang telah dipetakan sebelumnya juga sudah dilakukan pembersihan parit dan saluran drainase. Namun, masih terdapat kawasan yang belum tertangani sehingga membutuhkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait.
Karena itu, Pemko Pekanbaru melibatkan lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam pemantauan kondisi wilayah. Keberadaan mereka diharapkan mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi genangan maupun banjir.
"Yang paling penting adalah bagaimana laporan bisa cepat masuk dan kita punya respons cepat. Kita ingin seluruh unsur yang berada di lapangan bisa segera menyampaikan informasi sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin," jelasnya.
Selain menyiagakan personel, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan empat unit alat berat untuk mendukung penanganan di lapangan. Peralatan tersebut telah disebar ke empat titik berdasarkan wilayah yang memiliki potensi kerawanan banjir.
Beberapa kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Rumbai, Payung Sekaki, serta wilayah Tuah Madani, termasuk sejumlah kawasan di bagian belakang kecamatan tersebut.
"Empat alat berat itu sudah kita sebarkan di empat titik berdasarkan daerah yang berpotensi. Sekarang alat-alat tersebut juga sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan penanganannya bisa lebih cepat," paparnya.
Markarius menambahkan, koordinasi penanganan bencana juga diperkuat melalui grup komunikasi yang melibatkan BPBD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan begitu, setiap laporan dan pengaduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Yuliarso mengatakan, apel kesiapsiagaan tersebut melibatkan sekitar 130 personel gabungan dari berbagai instansi.
Ia menyebutkan, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan melalui pengerahan personel dan peralatan, tetapi juga dengan menyiapkan sejumlah lokasi yang akan difungsikan sebagai posko penanganan bencana.
"Untuk titik-titik posko yang sudah standby tentu di kantor BPBD sendiri, kemudian di TRC. Kami juga mengusulkan dan meminta kepada camat serta lurah agar kantor masing-masing bisa dijadikan titik posko," katanya.
Yuliarso menjelaskan, BPBD bersama instansi terkait juga telah memiliki pemetaan kawasan rawan banjir. Tingkat kerawanan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, mulai dari tinggi, sedang hingga wilayah yang berpotensi terdampak.
Setelah apel kesiapsiagaan, BPBD akan melanjutkan dengan rapat koordinasi untuk menetapkan titik kumpul atau lokasi penempatan masyarakat apabila terjadi bencana banjir.
Penentuan titik kumpul ini dinilai penting agar proses evakuasi dan penanganan warga terdampak bisa berjalan tertib serta tidak menimbulkan persoalan baru.
"Salah satunya menetapkan titik kumpul untuk pengalokasian masyarakat terdampak di lokasi tersebut, sehingga tidak menyebabkan gangguan lain, seperti terhadap lalu lintas," pungkasnya.