JAKARTA (RA) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.
Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada Jumat (6/11/2026), setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dan melakukan gelar perkara.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa 36 saksi serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
"Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014," kata Anang, Selasa (10/11/2026).
Dalam proses pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen. Di antaranya studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penambangan yang tetap dilakukan PT BSJ setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Perusahaan tersebut diduga bekerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, PT BSJ diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung serta menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Anang menyebut, penyidik juga menemukan dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan.
"Tim Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara," ujarnya.
Saat ini, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara. Surat tugas ahli untuk kepentingan penghitungan tersebut juga telah diterbitkan.
Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di antaranya Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor. Selain itu, terdapat sangkaan subsidair dan alternatif lainnya.