CIREBON (RA) - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta tata kelola keberangkatan calon mahasiswa Indonesia ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dibenahi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar (pungli), dan penipuan yang merugikan calon mahasiswa.
Maman menegaskan, setiap calon mahasiswa, termasuk santri dari daerah, harus mendapat akses informasi, kesempatan pendidikan, dan perlindungan yang sama.
"Kita ingin memastikan kesempatan belajar di Al-Azhar tidak hanya milik mereka yang memiliki akses informasi dan modal ekonomi. Anak-anak pesantren di daerah juga berhak mendapatkan kesempatan adil, pendampingan layak, dan perlindungan penuh," ujar Maman di sela Pembekalan Wawasan Kebangsaan di Hotel Luxton, Cirebon, Rabu (21/10/2026).
Menurut politikus Fraksi PKB itu, proses pemberangkatan ribuan santri setiap tahun merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Karena itu, pengelolaannya harus transparan dan akuntabel, mulai dari proses keberangkatan hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan.
Maman juga meminta Forum Konsultan Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia (Forkappmi) berperan aktif menjembatani pesantren, Kementerian Agama, dan pihak kampus di Kairo.
Ia menekankan pentingnya kejelasan biaya, pencegahan penipuan dokumen, serta peningkatan kualitas layanan bagi calon mahasiswa.
Selain persoalan administrasi, Maman menilai pembekalan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama juga penting bagi calon mahasiswa. Dengan demikian, lulusan Al-Azhar diharapkan mampu menjadi ulama dan intelektual Muslim yang berkiprah di tingkat global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan.
Pembekalan tersebut diikuti sekitar 1.500 calon mahasiswa Al-Azhar. Hadir dalam kegiatan itu Rais Syuriah PBNU KH Imam Jazuli, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno, serta Wakil Duta Besar Mesir Amar Mukhtar.