PEKANBARU (RA) – Ekonom Senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, Ph.D, mengingatkan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2027 benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah diminta memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Menurut Dahlan, APBD pada dasarnya merupakan uang masyarakat yang dikumpulkan melalui berbagai sumber pendapatan daerah, kemudian dibelanjakan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pembahasan APBD 2027 tidak semestinya hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga pada tujuan penggunaan anggaran dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai APBD sibuk membiayai banyak hal, tapi rakyat sendiri masih bertanya, ‘Mana manfaatnya untuk kami?’” ujar Dahlan kepada riauaktual.com, Sabtu (17/10/2026).
Ia memahami kondisi keuangan daerah saat ini tidak memiliki ruang yang cukup longgar. Kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara pemerintah harus semakin cermat dalam mengelola belanja.
Namun, keterbatasan anggaran justru harus menjadi alasan bagi pemerintah dan DPRD Riau untuk lebih tegas menentukan prioritas.
Menurutnya, efisiensi tidak cukup dimaknai sebagai pemangkasan anggaran secara merata. Pemerintah perlu mengurangi belanja yang kurang mendesak dan mengalihkan anggaran ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Jangan semua mau dibiayai, sementara yang paling penting malah dapat sisa,” katanya.
Dahlan mencontohkan sejumlah kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, mulai dari perbaikan jalan rusak, penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, program pembangunan harus disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan besarnya manfaat yang dapat diberikan.
Dalam menentukan prioritas, Dahlan juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan opportunity cost atau biaya peluang, yakni manfaat yang harus dikorbankan ketika anggaran digunakan untuk satu pilihan dibandingkan pilihan lainnya.
Ia mencontohkan, jika Rp100 miliar dialokasikan untuk satu kegiatan, anggaran tersebut tidak lagi tersedia untuk membiayai program lain.
Karena itu, pemerintah perlu membandingkan manfaat setiap program, termasuk jika anggaran yang sama dapat digunakan untuk memperbaiki jalan, sekolah, puskesmas, atau mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jangan hanya bertanya, ‘Boleh apa gak?’ Tapi tanyakan juga, ‘Mana yang paling berguna untuk rakyat?’” tegasnya.
Dahlan tidak menampik pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Namun, ia mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak membuat APBD daerah menanggung terlalu banyak kebutuhan yang seharusnya dapat dibagi dengan sumber pendanaan lain.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kontribusi pemerintah daerah terhadap berbagai program. Setiap pengeluaran perlu memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang terukur bagi masyarakat Riau.
Selain memenuhi kebutuhan dasar, Dahlan menekankan APBD 2027 perlu berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi dalam angka statistik. Pemerintah juga perlu melihat perkembangan usaha masyarakat, kemudahan petani dan nelayan memasarkan hasil produksi, pertambahan lapangan kerja, penurunan biaya distribusi, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
“Kalau ekonomi tumbuh tetapi masyarakat kecil gak merasakan perubahan, lalu pertumbuhan itu sebenarnya untuk siapa?” ujarnya.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Dahlan menyarankan agar setiap program dalam Rancangan APBD (RAPBD) Riau 2027 diuji berdasarkan sejumlah pertanyaan mendasar, seperti masalah yang ingin diselesaikan, pihak yang menerima manfaat, tingkat urgensi, besaran biaya, target hasil, serta dampaknya bagi masyarakat.
Program dengan manfaat yang terbatas tetapi membutuhkan anggaran besar, menurutnya, perlu dievaluasi. Jika belum mendesak, program tersebut dapat ditunda dan anggarannya dialihkan ke kebutuhan yang lebih prioritas.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar realisasi atau penyerapan anggaran, tetapi memastikan belanja daerah menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Jalan yang dibangun harus membuat orang lebih mudah bergerak. Sekolah yang diperbaiki harus membuat anak-anak belajar lebih nyaman. Pelayanan kesehatan harus membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga harus hadir melindungi masyarakat ketika kabut asap akibat karhutla terjadi, termasuk melalui upaya yang mendukung perlindungan kesehatan dan kehidupan warga.
Dahlan menegaskan, keterbatasan ruang fiskal bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program dan penggunaan anggaran.
“Kalau ruang fiskal kita sempit, ya pilih yang paling penting. Kalau uang kita terbatas, dahulukan la rakyat,” tutupnya.