JAKARTA (RA) - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 13 orang lainnya.
Selly menyoroti kasus dugaan penyimpangan tersebut karena terjadi saat Indonesia menghadapi berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir bandang di Padang.
"Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Selly kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan, ribuan personel dari berbagai lembaga, termasuk BNPB, BPBD, kementerian, TNI-Polri, serta relawan, masih bekerja menangani bencana di lapangan dengan berbagai risiko.
"Mereka berhadapan langsung dengan risiko kebakaran, asap, gangguan kesehatan, dan berbagai keterbatasan di lapangan. Dedikasi mereka harus tetap dihargai dan didukung," ujarnya.
Selly berharap proses hukum di KPK tidak mengganggu penanganan bencana dan koordinasi antarlembaga. Menurutnya, masyarakat terdampak harus tetap memperoleh bantuan dan perlindungan maksimal dari negara.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kebencanaan agar tidak terjadi penyimpangan.
"Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat," tegasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi OTT di lingkungan BNPB berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, termasuk yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.