JAKARTA (RA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kapasitas wartawan sekaligus memperkokoh wawasan kebangsaan dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Penandatanganan itu turut dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal PWI Pusat Kadirah dan Haryo Ristamaji, serta Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat Anrico Pasaribu.
Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan dan pelatihan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Kedua lembaga juga sepakat melakukan pertukaran informasi dan narasumber, menyelenggarakan kegiatan ilmiah, serta menjalin kerja sama lain sesuai kebutuhan.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik kesepakatan tersebut. Menurutnya, kerja sama PWI dan Lemhannas bukan hal baru, melainkan kelanjutan kolaborasi yang telah terjalin selama bertahun-tahun.
"Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama," ujar Akhmad Munir.
Ia menjelaskan, selama ini wartawan anggota PWI di tingkat pusat maupun daerah telah mengikuti berbagai program Lemhannas, termasuk pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara yang berlangsung selama tiga hingga enam bulan.
Munir menegaskan, kolaborasi tersebut perlu dilanjutkan di tengah tantangan ketahanan nasional yang semakin kompleks, termasuk perkembangan teknologi informasi dan dinamika geopolitik.
"Kami tentu akan terus melakukan kolaborasi ini karena kami sadar betul bahwa tantangan terhadap ketahanan negara itu harus terus dijaga," katanya.
Menurut Munir, wartawan dan komunitas pers perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini penting karena pers berperan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Ia berharap penguatan wawasan kebangsaan di kalangan wartawan dapat turut menumbuhkan pemahaman serupa di tengah masyarakat.
"Khususnya oleh wartawan, komunitas pers agar penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaannya harus terus dikuatkan, bahkan harus terus ditularkan kepada masyarakat," ujarnya.
Munir menambahkan, produk jurnalistik harus tetap berlandaskan prinsip jurnalisme sekaligus menjaga persatuan dan merawat keberagaman bangsa Indonesia.
"Kita bekerja dalam koridor jurnalisme, di mana memproduksi dan mendistribusi berita. Sehingga berita-berita yang kita produksi, berita-berita yang kita siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan, keragaman bangsa Indonesia ini agar betul-betul menjadi bangsa yang tahan dan kuat," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografi.
"Kita menyampaikan ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita," kata Ace.
Ia menegaskan, menjaga ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Karena itu, kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk PWI, diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang.
Ace juga mengingatkan adanya ancaman nonmiliter, termasuk perang kognitif yang dapat memengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat.
Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan penggunaan algoritma dalam penyebaran informasi menuntut masyarakat untuk berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar.
"Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai," tuturnya.