JAKARTA (RA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terpapar kabut asap.
Puan menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya, baik dari sisi kesehatan, keamanan, maupun sosial," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).
Ia menyampaikan keprihatinan atas kondisi masyarakat yang harus beraktivitas di tengah kabut asap. Selain mengganggu kegiatan sehari-hari, paparan asap juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan periode Agustus hingga 21 September 2026 di tujuh provinsi prioritas, tercatat sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dari jumlah tersebut, 40.363 di antaranya merupakan balita.
Selain itu, per 9 September 2026, dilaporkan empat orang meninggal dunia akibat gangguan pernapasan akut yang dikaitkan dengan dampak karhutla. Tiga korban berasal dari Kalimantan Tengah dan satu korban dari Kalimantan Barat.
Menurut Puan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Koordinasi pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan kebijakan pengendalian karhutla berjalan seiring dengan upaya melindungi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antarlembaga serta kepastian bantuan bagi warga selama masa darurat, termasuk bagi masyarakat yang aktivitasnya harus dibatasi demi keselamatan.
"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan. Ketika aktivitas warga harus disesuaikan demi keselamatan, pemerintah perlu memastikan mereka memperoleh dukungan yang memadai," tegasnya.
Puan turut mengapresiasi para petugas, relawan, dan masyarakat yang terus berupaya menangani kebakaran di lapangan.
Ia memastikan DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan karhutla. Pengawasan tersebut diharapkan memastikan upaya pemadaman berjalan beriringan dengan pemenuhan hak serta perlindungan kesehatan masyarakat terdampak.