RIAU (RA) - Anggota Fraksi PKS DPRD Riau, Amal Fatullah, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian parah dan dilaporkan telah menyebar hingga Malaysia.
Amal menilai penanganan kabut asap membutuhkan langkah serius dari pemerintah pusat. Pasalnya, asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, terutama risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Harapan kita, ini bukan lagi masalah daerah, tetapi sudah berdampak ke negara tetangga seperti Malaysia. Kita berharap segera ditetapkan bencana nasional sehingga persoalan asap bisa diselesaikan," ujar Amal, Rabu (14/10/2026).
Meski demikian, Amal mengakui kondisi kabut asap di Riau saat ini belum separah di Kalimantan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah setempat di Kalimantan masih menilai situasi dapat ditangani dan belum meminta penetapan status bencana nasional.
"Laporan yang kita terima, pemerintah di sana mengatakan masih bisa mengatasinya, masih aman dan bisa terkendali," jelasnya.
Amal juga menyoroti sumber asap yang menurutnya tidak hanya berasal dari Riau, tetapi juga dari daerah lain, seperti Jambi.
Karena itu, ia menilai kabut asap telah menjadi persoalan lintas provinsi yang membutuhkan koordinasi dan penanganan bersama.
Sekretaris Komisi I DPRD Riau itu berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar penanganan karhutla dan kabut asap dapat dilakukan lebih maksimal, mengingat dampaknya dirasakan masyarakat hingga melintasi batas negara.