JAKARTA (RA) - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengerahkan seluruh kekuatan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali marak di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Rina menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah diminta memaksimalkan pengerahan personel, peralatan, dukungan pemadaman udara, hingga anggaran operasional secara efisien dan tepat sasaran.
"Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” tegas Rina dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2026).
Menurut Rina, langkah pemadaman api harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan. Ia meminta posko dan layanan kesehatan turun langsung ke lapangan untuk membagikan masker standar, menyediakan ruang udara bersih, serta melakukan evakuasi jika kondisi memburuk. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita gangguan pernapasan wajib menjadi prioritas.
Selain penanganan darurat, Rina menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan. Ia meminta aparat tidak hanya menindak pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga mengusut korporasi atau pemilik konsesi yang terbukti sengaja membakar atau lalai mengelola lahan.
"Tindak tegas sampai ke pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Perusahaan yang melanggar harus dikenai sanksi tegas, mulai dari pidana, kewajiban pemulihan lingkungan, hingga pencabutan izin usaha, " ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Komisi IV DPR mendorong evaluasi menyeluruh terkait kesiapsiagaan personel, penguatan Manggala Agni, restorasi gambut, serta edukasi pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat.
Rina juga meminta pemerintah membuka data perkembangan karhutla, indeks kualitas udara, dan penanganan hukum secara berkala kepada publik.