ARUSHA (RA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 yang berlangsung di Arusha International Conference Centre, Arusha, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
Dalam forum parlemen dunia tersebut, Puan menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh sekadar memberikan hak pilih, melainkan harus mampu memberdayakan rakyat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar LBBP RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko, Puan menyampaikan pandangannya pada sesi general debate.
Tema Sidang Umum IPU kali ini mengusung fokus pada peningkatan tata kelola yang baik dan pemberdayaan masyarakat melalui inklusivitas, kepercayaan, dan peluang.
Di hadapan pimpinan dan anggota parlemen dunia, Puan memaparkan empat tanggung jawab utama parlemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil. Pertama bidang Legislasi, yakni menetapkan aturan adil guna mencegah konsentrasi kekuasaan politik maupun ekonomi yang tidak terkendali.
Kedua, bidang Anggaran, dengan memastikan dana publik berfungsi menyamakan kesempatan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kemampuan rakyat.
Ketiga, bidang Pengawasan dengan memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja sesuai batas hukum demi kemaslahatan masyarakat. Keempat, Perwakilan, yakni mengakomodasi suara rakyat sebelum sebuah keputusan ditetapkan.
"Tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat," tegas Puan dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026)
Selain itu, Puan menyoroti ketegangan geopolitik dan geoekonomi global. Ia mendorong kerja sama internasional yang sehat tanpa mengurangi kedaulatan tiap bangsa untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Menurutnya, tatanan global tidak hanya harus saling terhubung, melainkan juga lebih demokratis, adil, dan manusiawi.
Kehadiran Puan di Tanzania juga berkaitan dengan pemungutan suara pemilihan Presiden IPU periode 2026–2029. Pidato dan pandangan Ketua DPR RI tersebut mendapat apresiasi hangat dari sejumlah delegasi negara sahabat, termasuk delegasi Iran.