JAKARTA (RA) - Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah, mendesak agar penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, penyelesaian kasus tidak boleh lagi hanya berfokus pada penanganan korban dan pelaku setelah kejadian, melainkan harus menyasar akar persoalan serta sistem pengawasan pada lembaga pendidikan itu sendiri.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menilai, maraknya kasus kekerasan seksual saat ini mencerminkan kondisi yang sangat serius dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Ia menegaskan bahwa fenomena gunung es ini tidak hanya terjadi di satu jenis institusi saja, melainkan telah ditemukan di berbagai lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.
“Kita hanya membahas masalah di hilir, tidak di hulu. Jadi ibaratnya kita sekadar menutup genteng yang bocor, lalu kemudian kita sibuk untuk mengepel lantai yang bocor itu,” ujar Basarah memberikan perumpamaan.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V ini menambahkan, akar persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sistem pendidikan serta fungsi pengawasan yang dijalankan pemerintah.
Secara khusus, ia menyoroti masih adanya lembaga pendidikan keagamaan maupun pesantren yang kedapatan beroperasi tanpa izin resmi.
Bagi Basarah, kondisi tersebut merupakan sinyal kuat bagi negara untuk segera memperketat pengawasan. Hal ini penting demi memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus menjamin keamanan serta perlindungan maksimal bagi seluruh peserta didik.
Sebagai langkah konkret untuk mendorong solusi yang lebih sistemis, Basarah mengusulkan kepada pimpinan Komisi XIII DPR RI agar agenda pembahasan ini ditingkatkan ke ranah yang lebih luas. Ia mendorong adanya rapat gabungan dengan komisi terkait lainnya, khususnya komisi yang bermitra langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
“Maka saya usul perlu ditingkatkan rapat ini dalam sebuah rapat gabungan agar kita cari solusi yang komprehensif di hulu, tidak hanya di hilirnya,” ujar Basarah.