PEKANBARU (RA) - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, meminta Dinas Pendidikan memberikan teguran hingga sanksi kepada sekolah yang masih menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) meski telah ada edaran Wali Kota terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Menurut Azwendi, edaran tersebut harus dipatuhi seluruh sekolah karena dikeluarkan sebagai langkah untuk melindungi siswa dari dampak buruk kualitas udara Pekanbaru yang terus memburuk.
"Kita minta Dinas Pendidikan melakukan pengawasan. Kalau ada sekolah yang tidak mengindahkan edaran, berikan teguran atau sanksi sesuai aturan," tegas Azwendi, Rabu (7/10/2026) pagi.
Azwendi menilai ketidakpatuhan terhadap edaran tersebut tidak boleh dibiarkan. Terlebih, kebijakan PJJ dikeluarkan dengan pertimbangan kondisi lingkungan dan kesehatan para siswa.
"Edaran itu dibuat untuk melindungi anak-anak kita. Jangan sampai aturan sudah dikeluarkan, tetapi di lapangan tidak dijalankan," ujarnya.
Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memastikan seluruh sekolah mematuhi kebijakan PJJ dan tidak memberikan perlakuan berbeda.
Pengawasan juga dinilai penting agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan selama kondisi kualitas udara masih mengkhawatirkan.
Sebelumnya, TK, SD, dan SMP Islam As-Shofa di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, menjadi salah satu sekolah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka seperti biasa meski edaran PJJ telah diberlakukan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan wali murid.
Salah seorang wali murid yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengaku khawatir jika kebijakan PJJ tidak diindahkan sekolah. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan tentu telah melalui pertimbangan yang jelas dan terukur.
"Harusnya diindahkan. Aneh saja kalau sekolah tidak patuh terhadap dinasnya. Sepatutnya sekolah memberi contoh kepatuhan terhadap aturan," ujarnya.