PEKANBARU (RA) - Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyiapkan penerapan aplikasi digital bernama SIGMA. Hal itu dilakukan untuk mendukung sistem pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja.
Tentunya, persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Pemanfaatan Aplikasi SIGMA sekaligus Pembahasan Distribusi atau Penataan Tenaga Akuntansi, Senin (5/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, penerapan sistem tersebut diarahkan untuk mengukur potensi dan kinerja setiap ASN secara lebih terukur.
Menurutnya, pengukuran diperlukan agar memberikan kepercayaan maupun hak kepada ASN dapat dilakukan berdasarkan kinerja yang jelas.
"Rapat hari ini kita membahas tentang bagaimana setiap ASN itu bisa mengembangkan potensinya, kemudian bisa memaksimalkan kinerjanya. Karena kita sudah sepakat, sebagaimana arahan Pak Gubernur untuk dapat mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta," ujar Syahrial Abdi.
Ia mengatakan, untuk memaksimalkan potensi ASN diperlukan instrumen pengukuran yang dapat menjadi dasar penilaian secara objektif.
"Oleh karena itu, kami mengidentifikasi bahwa untuk memaksimalkan potensi ASN harus ada alat ukurnya supaya kita bisa memberikan kepercayaan kepada semua ASN dan berlaku adil," sambungnya.
Syahrial menjelaskan, Pemprov Riau menyiapkan perangkat penilaian mulai dari hulu. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) nantinya harus mengidentifikasi beban kerja yang akan dibagikan kepada pejabat, baik struktural maupun fungsional.
Perubahan struktur organisasi pemerintahan membuat porsi jabatan fungsional semakin besar. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang lebih jelas.
"Kalau dulu kita lebih gampang karena semuanya struktural, hari ini struktural dipersempit, fungsional yang diperbesar. Dan fungsional, sebagian ASN kita, mungkin menganggap sesuatu yang secara pertanggungjawaban itu tidak mutlak bagi dia," jelasnya.
Karena itu, Pemprov Riau mulai menyusun indikator keberhasilan pekerjaan fungsional agar setiap tugas dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapai.
Pengukuran kinerja tersebut nantinya akan didukung digitalisasi melalui Aplikasi SIGMA.
Syahrial mengatakan, digitalisasi diperlukan untuk mengurangi potensi manipulasi dalam proses penilaian yang dilakukan secara manual.
"Hari ini kita mulai mengukur pekerjaan fungsional itu indikator keberhasilannya apa, kinerjanya dihitung seperti apa. Sekarang kita mau membuat itu dengan digitalisasi. Karena kalau manual bisa dimanipulasi dan segala macam bentuk kecurangan," katanya.
Dalam sistem tersebut, kehadiran ASN akan terhubung dengan absensi biometrik. Sementara ASN yang melaksanakan pekerjaan diwajibkan mengunggah hasil pekerjaannya ke dalam sistem.
"Dengan digitalisasi kita memaksa semua orang berada di dalam sistem. Kalau dia merasa dia hadir, ya absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa dia bekerja, ya dia upload hasil kerjanya," tegas Syahrial.
Hasil pekerjaan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari penilaian dan pembobotan kinerja ASN.
"Dan itu yang akan dibobot, jadi setiap kinerja itu dihargai, diakui dan kemudian diberikan haknya," tambahnya.
Sebagai langkah awal, Pemprov Riau akan meminta masing-masing OPD bersurat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menunjuk ketua tim yang akan menangani persiapan penerapan sistem tersebut.
BKD juga akan melakukan pembaruan aplikasi, sementara mekanisme pengawasan akan kembali dirapikan.
Pemprov Riau juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian terhadap regulasi, termasuk perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan dengan sistem tersebut.
"Akan kita siapkan dulu instrumen itu dan kita berharap bisa diimplementasikan paling tidaknya di dua bulan terakhir di tahun ini," pungkas Syahrial.
Jika diterapkan sesuai target, sistem tersebut akan menjadi salah satu instrumen Pemprov Riau dalam mendorong penilaian ASN berbasis kinerja sekaligus mendukung penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah.