JAKARTA (RA) - Komisi VIII DPR RI mendorong penambahan jumlah petugas haji perempuan untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, mengatakan penambahan petugas perempuan diperlukan untuk menyesuaikan dengan komposisi jemaah haji Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir didominasi perempuan.
"Kami mendorong agar dari sisi pendampingan untuk ibadah haji, khususnya petugas haji dan juga pendampingan ibadah, mudah-mudahan bisa ditambah dari komposisi jumlah perempuannya," ujar Atalia dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Atalia menyebut, pada penyelenggaraan haji 2026 sekitar 55 persen dari total jemaah Indonesia merupakan perempuan. Namun, jumlah petugas haji perempuan baru sekitar 33 persen.
Menurutnya, kesenjangan tersebut perlu menjadi perhatian karena petugas perempuan dibutuhkan untuk menangani kebutuhan khusus jemaah perempuan selama berada di Tanah Suci.
Hal serupa terlihat dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (2/10/2026).
Dari sekitar 5.913 jemaah haji asal Sumatera Utara, sekitar 3.300 di antaranya merupakan perempuan, sedangkan jemaah laki-laki sekitar 2.500 orang.
"Kita berharap mudah-mudahan tahun ini tidak ada pengurangan, bahkan harusnya lebih banyak dari itu, karena kita tahu dari tahun ke tahun komposisi perempuan yang akan berangkat ternyata lebih banyak," katanya.
Manasik Haji Diminta Lebih Praktis
Selain jumlah petugas, Atalia juga meminta materi manasik haji diperkuat. Menurutnya, pembekalan jemaah tidak cukup hanya membahas hukum, rukun, wajib, dan sunah ibadah.
Jemaah juga perlu dibekali pengetahuan praktis yang berkaitan dengan perjalanan dan aktivitas selama berada di Tanah Suci.
"Kami berharap ada pembekalan yang lebih dalam terkait dengan bagaimana cara menggunakan seatbelt di pesawat terbang, keselamatan penerbangan, cara menggunakan toilet pesawat yang berbeda, hingga penggunaan telepon genggam," ujarnya.
Untuk memudahkan pemahaman, Atalia mendorong materi manasik dilengkapi video edukasi dan simulasi langsung. Dengan begitu, jemaah dapat memahami berbagai kondisi yang akan mereka hadapi sejak sebelum keberangkatan.
Atalia menegaskan, berbagai temuan dan aspirasi dari kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI akan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Hasil tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat kerja bersama pihak terkait untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan haji 2027 agar pelayanan kepada jemaah semakin ramah dan inklusif.