RIAU (RA) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Riau mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai kebutuhan. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah penyalahgunaan kuota subsidi.
Ketua DPC Hiswana Migas Riau, Tuah Laksamana Negara, mengatakan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU saat ini menggunakan sistem barcode sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan regulasi subsidi.
Menurutnya, kuota yang diberikan melalui sistem tersebut berlaku selama 24 jam. Setelah kuota harian habis, masyarakat akan mendapatkan kuota kembali pada hari berikutnya sesuai ketentuan.
"Kami mengimbau masyarakat, mohon BBM subsidi itu dipakai sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan celah dari sistem yang berlaku," ujar Tuah, Rabu (30/9/2026) kemarin.
Ia menjelaskan, SPBU hanya dapat menyalurkan BBM bersubsidi sesuai kuota yang tersedia dalam sistem. Jika kuota harian telah habis, SPBU tidak dapat melakukan penyaluran melebihi batas yang ditentukan.
"Kalau kuotanya sudah habis, besok ada kuota baru lagi. Kami juga tidak bisa menyalurkan lebih dari kuota yang ditentukan karena ini merupakan BBM subsidi," katanya.
Tuah menegaskan, seluruh transaksi BBM bersubsidi tercatat secara digital dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam proses audit.
"Tanpa penjualan dan barcode, tidak mungkin kami melakukan penyaluran. Karena setiap akhir tahun pasti ada pemeriksaan dan seluruh penyaluran subsidi harus kami pertanggungjawabkan," jelasnya.
Minta Kuota BBM Subsidi Ditambah
Terkait antrean panjang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, Hiswana Migas Riau berharap pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi, khususnya di Riau.
Menurut Tuah, usulan penambahan kuota tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui pemerintah daerah untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
Penambahan kuota dinilai penting untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas kendaraan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Sebentar lagi masuk Desember dan Nataru. Mobilitas kendaraan tentu akan meningkat. Kami berharap usulan penambahan kuota ini dapat disetujui sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," katanya.
Tuah juga meminta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan bersama oleh pemerintah, pengelola SPBU dan masyarakat.
"Harapan kami, pelaksanaan subsidi ini bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan rapat dan aspirasi masyarakat," pungkasnya.